ACEH JAYA – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, mengambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang semakin marak di wilayahnya. Melalui surat edaran resmi bernomor 500.1/1/120/2025 yang ditandatangani langsung pada Rabu, 6 Agustus 2025, Safwandi menginstruksikan seluruh camat dan keuchik (kepala desa) di Aceh Jaya untuk tidak menerbitkan surat tanah tertentu hingga pedoman resmi dari pemerintah kabupaten diterbitkan.
Kebijakan ini diberlakukan menyusul meningkatnya potensi konflik lahan di beberapa gampong (desa), termasuk sengketa kepemilikan, batas wilayah, hingga persoalan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Dalam surat edaran tersebut, pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya penting dalam mencegah eskalasi konflik dan menciptakan kepastian hukum pertanahan.
Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut antara lain:
- Keuchik dilarang menerbitkan SPORADIK dan SKT (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Tanah) untuk lahan perkebunan masyarakat, kecuali untuk rumah yang jelas status kepemilikannya atau untuk program resmi pemerintah.
- Camat dan keuchik yang mengurus akta jual beli dan dokumen pertanahan lainnya diwajibkan memastikan pemohon telah memiliki surat keterangan status tanah dari Kantor Pertanahan Aceh Jaya.
- Penguatan koordinasi antara camat, keuchik, dan Kantor Pertanahan ditegaskan untuk memastikan kejelasan status hukum lahan yang dimohonkan.
Pemerintah juga meminta agar informasi-informasi penting terkait jenis-jenis hak atas tanah seperti HGU, HGB, HPK, HPL, hingga kawasan hutan lindung dan konservasi menjadi bagian dari referensi utama sebelum pengurusan surat tanah dilakukan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh Jaya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan tertib, serta mengurangi risiko konflik sosial akibat tumpang tindih kepemilikan lahan.
Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Bupati Safwandi berharap seluruh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan gampong dapat patuh dan menjadikan hal ini sebagai pedoman dalam pelayanan publik di sektor pertanahan. Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan sengketa lahan yang selama ini menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.(SN)








