Home » Daerah » Bupati Aceh Selatan Evaluasi IUP KSU Tiega Manggis, Henneri SH: Sudah Sesuai Kewenangan Berdasarkan Qanun Aceh

Bupati Aceh Selatan Evaluasi IUP KSU Tiega Manggis, Henneri SH: Sudah Sesuai Kewenangan Berdasarkan Qanun Aceh

IMG-20250801-WA0033

ACEH SELATAN – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis di Kabupaten Aceh Selatan. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui surat bernomor 20220405-01-81700 tertanggal 5 April 2022.

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merujuk pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam regulasi itu, pemerintah pusat memiliki wewenang mencabut IUP apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam izin maupun peraturan perundang-undangan.

Namun, Pemerintah Aceh menilai keputusan tersebut tidak berlaku di wilayahnya. Hal ini berdasarkan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Aceh dalam urusan nasional. Dalam hal ini, Aceh memiliki kewenangan tersendiri dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Hal itu disampaikan oleh tokoh muda Kluet Tengah, Henneri, SH kepada media pada Jumat, 1 Agustus 2025.

“Dengan kekhususan yang dimiliki Aceh, pengelolaan pertambangan diatur melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam qanun ini, kewenangan pencabutan IUP dan IUPK ada di tangan Gubernur Aceh,” jelas Henneri.

Ia menambahkan, secara hukum nasional memang IUP KSU Tiega Manggis sudah dicabut sejak 2022 dan Surat Keputusan Nomor 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama IUP operasi produksi Komoditas Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis itu tidak berlaku lagi. Namun karena Aceh menjalankan kekhususannya, keputusan tersebut tidak serta-merta berlaku. Jika IUP KSU Tiega Manggis benar-benar dicabut, maka PT Pinang Sejati Utama (PSU) yang memegang IUPK Pengangkutan dan Penjualan juga otomatis akan berhenti beroperasi karena keduanya saling berkaitan.

“Dalam Qanun Aceh juga disebutkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP dan IUPK, termasuk evaluasi, penegakan hukum, dan pemberian sanksi administratif,” ujar Henneri.

Menurutnya, langkah Bupati Aceh Selatan yang mengeluarkan surat evaluasi terhadap KSU Tiega Manggis dan Direktur PT PSU melalui surat Nomor 540/790 tertanggal 21 Juli 2025 adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan qanun Aceh.

“Bahkan, Bupati Aceh Selatan juga berwenang memberikan rekomendasi pencabutan izin terhadap KSU Tiega Manggis dan PT PSU jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagai pemegang IUP dan IUPK,” tegas alumni fakultas Hukum USK tersebut.

Henneri pun menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Aceh Selatan dalam upaya membela kepentingan rakyat dan daerah. “Kami mendukung Bupati Aceh Selatan untuk tetap konsisten dan tegas,” pungkasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…