Home » Opini » Presiden Beri Abolisi kepada Tom Lembong, Wajah Hukum Indonesia Mulai Bersolek

Presiden Beri Abolisi kepada Tom Lembong, Wajah Hukum Indonesia Mulai Bersolek

images - 2025-07-31T230659.538

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 tertanggal 30 Juli, yang berisi permintaan pertimbangan atas pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong. Dengan disetujuinya abolisi tersebut, proses pengusutan perkara dugaan korupsi terkait importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 yang menyeret nama Tom Lembong, dihentikan sepenuhnya.

Abolisi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian abolisi harus mempertimbangkan pendapat DPR RI.

Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong patut diapresiasi sebagai langkah penting dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang. Ini menjadi indikasi bahwa Presiden tidak tunduk pada tekanan politik dan tetap menempatkan keadilan sebagai fondasi utama penegakan hukum. Publik memahami bahwa kasus yang menjerat Tom Lembong sejak awal sarat dengan muatan politis, namun dengan keputusan ini, sejarah baru telah ditorehkan—hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan.

Masyarakat juga menyadari bahwa konflik yang terus memanas antar anak bangsa, yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, kerap dipicu oleh upaya menjadikan hukum sebagai alat pemberangus lawan politik. Oleh karena itu, Presiden Prabowo diharapkan bersikap tegas terhadap para aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dan menjual integritas demi kepentingan politik tertentu.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…