Home » Opini » Menelisik Otak Pelanggaran HAM dalam Peristiwa G30SPKI

Menelisik Otak Pelanggaran HAM dalam Peristiwa G30SPKI

images - 2025-07-21T161205.248

TUDINGAN tanpa berkesudahan ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia, terhadap kasus pelanggaran HAM berat, peristiwa G30S PKI dan penggulingan presiden Soekarno. Sudah saatnya bangsa Indonesia, disajikan sejarah yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada masa itu. Ajang adu domba terhadap bangsa Indonesia oleh negara-negara besar harus dihentikan, karena hanya mengakibatkan citra bangsa Indonesia selalu terpuruk, dalam pergaulan diantara bangsa-bangsa di dunia. Kini saatnya dibutuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, untuk saling memperkuat rasa nasionalisme dan kesetiakawanan social, menghadapi tipu muslihat barat (amerika, inggris, belanda dan Australia) dan kuda troya mereka yang telah menyusup ke berbagai lembaga negara.

Pada tahun 2017, didapat dokumen rahasia AS dari US embassy di Jakarta yang telah dideklasifikasi, berisi tentang AS telah memfasilitasi dan mendorong terjadinya pembunuhan massal pada peristiwa G30S PKI, demi kepentingan geopolitiknya. Diplomat AS mengakui kepada jurnalis Kathy Kadane, bahwa mereka telah memberikan ribuan nama pendukung PKI dan orang-orang kiri, kepada Angkatan Darat Indonesia. Kudeta terhadap presiden Soekarno, oleh AS dipandang sangat sukses, untuk dijadikan model kampanye pemusnahan anti-komunis di seluruh Asia dan Amerika Latin.

Dokumen rahasia M16 yang telah dideklasifikasi, mengungkap bagaimana pemerintah Inggris, memerintahkan Norman Reddaway pakar propaganda dari M16 dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Sir Andrew Gilchrist untuk melaksanakan tugas khusus, menggulingkan presiden Soekarno. Mereka kemudian bergabung dengan organ CIA di timur jauh, melancarkan operasi tersebar dan licik untuk menggulingkan presiden soekarno, disisi lain mereka memperkuat TNI AD sebagai lawan potensial soekarno. Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu kudeta “paling sukses” yang dilakukan M16.

Akhirnya peristiwa berdarah yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia dan terkubur sekian lama, kini terang benerang terangkat kepermukaan, untuk dijadikan bahan renungan seluruh elemen bangsa, bahwa kita sebagai bangsa besar telah dijerumuskan oleh musuh-musuh besar kita, kedalam ajang permusuhan diantara anak bangsa. Bahkan para kolone kelima atau kuda troya peliharaan asing, tanpa rasa ragu berkhianat terhadap negara. Masih tertinggal dalam ingatan kita, Internasional People’s Tribunal 1965 di Den Haag yang digagas oleh dua orang warga negara Indonesia Nur syahbani dan Todung Mulya Lubis, telah menjatuhkan vonis kepada negara Indonesia tercinta, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam peristiwa G30S PKI. Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan bersatu, untuk menolak dikriminalisasi oleh asing. Kita harus berani mengatakan, sesungguhnya otak pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia, dalam peristiwa G30S PKI dan penggulingan presiden Soekarno adalah states terrorism Amerika Serikat dan Inggris.

 

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…