Home » Nasional » Ketum Bara JP, Willem Frans Ansanay: Ini Konsekuensi Fitnah, Bukan Kriminalisasi

Ketum Bara JP, Willem Frans Ansanay: Ini Konsekuensi Fitnah, Bukan Kriminalisasi

IMG-20250717-WA0094

Jakarta – Di tengah riuh tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kini memasuki tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, memilih bersikap tenang namun tegas.

“Tenang saja dulu, kita ngopi dulu,” ucapnya santai, sebelum menyampaikan pandangan tajamnya, Kamis 17 Juli 2025.

Bagi Willem, polemik ini bukan sekadar soal selembar ijazah. Ia melihatnya sebagai bagian dari skenario yang lebih luas—framing sistematis, politisasi tanpa etika, dan narasi penuh kebencian dari kelompok yang sejak lama tidak nyaman dengan kepemimpinan Jokowi.

“Kenapa Baru Sekarang?”

Dengan nada prihatin, Willem mempertanyakan motif di balik isu ini.

“Kenapa ijazah Jokowi tidak pernah dipersoalkan saat beliau mencalonkan diri sebagai Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden dua periode? Kenapa justru sekarang, di ujung masa jabatan, tiba-tiba jadi polemik nasional?” tegasnya.

Ia menilai bahwa isu ini sengaja digoreng untuk kepentingan politik sesaat, bukan karena keinginan tulus mencari kebenaran.

“Kalau memang ingin menguji keaslian, ya datang saja ke Universitas Gadjah Mada. Jangan main lempar tuduhan di ruang publik tanpa dasar,” ujarnya.

“ Ini Bukan Soal Gelar, Tapi Soal Integritas”

Menurut Willem, yang patut diukur dari seorang pemimpin bukan hanya dokumen administratif, melainkan dampak nyata dari kepemimpinannya.

“Jokowi telah membuktikan kemampuannya membangun Indonesia—dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai pulau-pulau terluar. Jalan dibuka, kapal disiapkan, konektivitas dibangun,” katanya.

Ia menegaskan: “Ini bukan soal gelar, tapi soal keberanian membenahi bangsa. Jangan biarkan fitnah menutup mata kita dari kenyataan itu.”

“Konsekuensi, Bukan Kriminalisasi”

Terkait langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan palsu, Willem tidak melihatnya sebagai bentuk balas dendam.

“Ini bukan kriminalisasi. Ini konsekuensi hukum dari menyebarkan fitnah. Negara tidak boleh diam saat kehormatan presidennya dicemarkan,” ujar Willem lugas.

“Kalau berani melempar tuduhan, harus siap bertanggung jawab. Itu bukan kezaliman, itu keadilan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan para pengamat agar menjaga akal sehat dan etika dalam menyampaikan analisis.

“Jangan seolah bisa membaca isi hati Pak Jokowi. Demokrasi bukan berarti bebas mencemarkan nama orang seenaknya. Ada batas moral dan hukum yang harus dihormati,” katanya.

“Jangan Cacatkan Warisan Bangsa”

Menutup pernyataannya, Willem menyerukan agar rakyat Indonesia menghargai setiap pemimpin yang pernah memegang amanah.

“Dari Soekarno sampai Jokowi, semua memberi warna dalam perjalanan bangsa ini. Kita boleh berbeda pilihan politik, tapi jangan merusak warisan sejarah hanya karena nafsu kekuasaan,” ujarnya.

Lalu, ia tersenyum pelan, memegang cangkir kopi di tangannya.

“Saya lanjut ngopi dulu. Karena bagi saya, keberanian bukan soal lantang berteriak, tapi soal siap menanggung akibat dari setiap ucapan dan tindakan,” pungkasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…