Home » Nasional » Pemkab Aceh Selatan Terima Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik BOKB 2025

Pemkab Aceh Selatan Terima Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik BOKB 2025

IMG-20250714-WA0072

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Wakil Bupati H. Baital Mukadis menerima secara simbolis Alokasi Dana DAK Fisik dan Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 dari Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kabiro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (ISRA) Sekretariat Daerah Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin, 14 Juli 2025.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Aceh Sebesar Rp.760 juta, sedangkan jumlah bantuan non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 sebesar Rp. 7.046.866.000.

Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis menjelaskan Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional program keluarga berencana di tingkat daerah, termasuk biaya operasional Balai Penyuluhan KB, distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan program KB dan penurunan stunting.

“Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Aceh ini, semoga dengan dana tersebut dapat mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta pencegahan stunting di Aceh Selatan,”ujarnya.

Baital melanjutkan, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan isu-isu kependudukan seperti Stunting, urbanisasi, ketimpangan wilayah, hingga bonus demografi, menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis keluarga, ” jelas Baital.

Baital mengatakan, Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 bertujuan untuk menyatukan visi, misi, dan strategi antara pusat dan daerah.

Dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan, Rakor memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan konstruktif mengenai capaian, kendala, serta potensi penguatan implementasi Quick Win di daerah.

“Disinilah sinergitas menjadi kunci. Sebagai upaya menuju transformasi layanan yang berdampak langsung kepada keluarga Indonesia, rakor akan mendorong semangat gotong royong, berbagi praktik baik, dan memperkuat kerjasama antar unit dan antar wilayah. Komitmen bersama yang dibangun melalui forum ini akan menjadi dasar penguatan sistem pelayanan keluarga ke depan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan,”pungkasnya.

Sementara itu masih dalam Rakorda tersebut, DP3AKB Aceh Selatan melalui Plt. Kepala DP3AKB, Reza Febrian, menerima penghargaan terbaik 1 untuk Kategori Persentase Keluarga Beresiko Stunting mendapatkan minimal 1 pendampingan tertinggi tahun 2024.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…