Home » Daerah » Pemkab Aceh Selatan Diminta Evaluasi PKKPR PT ALIS, Libatkan Masyarakat hingga Pihak Lingkungan Hidup

Pemkab Aceh Selatan Diminta Evaluasi PKKPR PT ALIS, Libatkan Masyarakat hingga Pihak Lingkungan Hidup

IMG-20250420-WA0036(1)

ACEH SELATAN – Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor: 21052410311101007, bertanggal 21 Mei 2024 oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terkait diperuntukan lahan seluas 13.567.547 M2 untuk kawasan perkebunan sawit PT Aceh Lestari Indo Sawita (PT. ALIS) disinyalir terdapat cacat formil, sehingga harus dievaluasi kembali.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Kaukus Pemuda Peduli Aceh Selatan (KP2AS), Sabtu 12 Juli 2025.

Rusdiman menjelaskan, saat surat dan peta PKKPR itu sudah diterbitkan, masih adanya gugatan oleh masyarakat karena ada lahan garapan yang dimasukkan ke dalam wilayah HGU. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan surat dan peta PKKPR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terlalu gegabah sehingga peta yang diterbitkan tidak riil dan berpotensi menghadirkan polemik. “Itu hanya satu contoh persoalan, bisa saja setelah diteliti lebih lanjut begitu banyak persoalan yang terjadi,” sebutnya.

Seharusnya, kata Rusdiman, dalam menerbitkan surat dan peta PKKPR pemerintah kabupaten harus lebih berhati-hati, harus dipastikan tidak ada lahan masyarakat yang dicaplok, tidak ada hutan lindung atau kawasan suaka Marga Satwa Rawa Singkil yang dimasukkan. “Seharusnya sebelum diterbitkan surat tersebut, Pemkab terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat setempat dan melakukan pengecekan riil di lapangan, selain itu juga melibatkan pihak lingkungan hidup seperti BKSDA untuk memastikan bahwa tidak ada hutan lindung yang dimasukkan dalam kawasan rencana perkebunan”.

“Jangan sampai Pemerintah sejak awal memberikan peluang kepada perusahaan sawit untuk menggunakan strategi Belanda pula boh labu (Belanda tanam labu) yang pada akhirnya di kemudian hari merugikan daerah, negara dan masyarakat,”tegas Rusdiman.

Dia menjelaskan, pada tahun 2012 lalu Pemkab Aceh Selatan dan Kementerian Kehutanan sudah menyetujui adanya tukar guling lahan yang dimasukkan ke kawasan hutan lindung oleh PT BAS, sehingga perlu juga dipastikan bahwa PT ALIS tidak mencaplok lahan yang sudah dialihkan fungsikan itu.

Sebagai contoh, lanjut Rusdiman, ketika masyarakat berjuang untuk pembangunan jalan Trumon-Buloh Seuma-Rundeng-Kuala Baru dibutuhkan waktu yang cukup lama karena bersentuhan dengan persoalan hutan lindung dan SM Rawa Singkil, sehingga dilakukan secara hati-hati. Tapi, kenapa ketika perusahaan sawit masuk justru pemberian izin lokasi dan petanya seperti sim salabim langsung disetujui. Seharusnya juga dilakukan secara teliti dan hati-hati.

“Untuk itu, kita meminta agar Pemkab Aceh Selatan mengevaluasi kembali PKKPR yang diberikan kepada PT ALIS dengan melibatkan pihak BKSDA dan masyarakat setempat yang memiliki lahan di kawasan tersebut. Jika memang ditemukan persoalan di lapangan maka Pemkab bisa saja melakukan revisi atau membatalkan peta PKKPR yang sudah disetujui,” tegasnya.

Dia berharap PKKPR yang diberikan kepada PT ALIS itu benar-benar mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

“Jangan sampai karena ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian dalam mengeluarkan izin lokasi dan PKKPR justru menjadi dosa turunan yang bakal menghadirkan polemik hingga anak cucu kita nanti,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…