Home » Daerah » Utang Belanja Peninggalan T.A. 2024 Capai Rp. 184,2 Milyar, Bupati H Mirwan MS Harus Start Bangun Aceh Selatan dari Kondisi Anggaran Minus

Utang Belanja Peninggalan T.A. 2024 Capai Rp. 184,2 Milyar, Bupati H Mirwan MS Harus Start Bangun Aceh Selatan dari Kondisi Anggaran Minus

IMG-20250704-WA0038(1)

ACEH SELATAN – Sejak dilantik pada 17 Februari 2025 lalu, Bupati Aceh Selatan H Mirwan bersama Wakil Bupati H Baital Mukadis harus berjibaku membangun daerah di tengah badai fiskal yang melanda daerah berjuluk negeri pala itu.

Bagaimana tidak, Jika lihat dari laporan hasil pemerikasaan (LHP) BPK RI, berdasarkan laporan hasil review (LHR) utang oleh inspektorat dan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa utang belanja Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 184.214.570.873,99,-. Sementara dana eanmark terpakai pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 132.362.340.202,33,-

Sehingga disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2024 Pemkab Aceh Selatan mengalami kekurangan kemampuan keuangan (defisit riil) sebesar Rp. 267.364.205.368,01,-

Tak hanya itu, Pemkab Aceh Selatan juga harus terus menyiasati pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan efesiensi anggaran disebabkan oleh pemangkasan anggaran sebagaimana tindak lanjut dari amanah Inpres Nomor 1 Tahun 2025, total anggaran tahun 2025. Pemangkasan akhibat kebijakan efesiensi anggaran nasional tersebut mencapai Rp 104 Milyar Rupiah.

Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS mengakui bahwa kondisi fiskal Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja diakibatkan oleh beban utang dan potensi defisit yang begitu besar. “Kita start membangun Aceh Selatan dengan kondisi anggaran yang minus, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus membenahi dan mencari solusi agar berbagai program pembangunan di daerah tetap dapat berjalan nantinya,”ungkap H Mirwan MS, Kamis, 10 Juli 2025.

Pun demikian, H Mirwan bersama H Baital Mukadis tetap optimis untuk melalui kondisi berat tersebut dan melakukan perubahan di Aceh Selatan. “Kita optimis bahwa setiap penyakit ada obatnya, setiap persoalan ada solusinya, begitupun dengan persoalan kondisi keuangan daarah Aceh Selatan saat ini. Secara internal Pemerintahan, kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah, disamping itu kita terus melakukan pendekatan dan lobi-lobi baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk menjemput program-program pembangunan untuk Aceh Selatan tercinta,”ujarnya.

Di tengah badai fiskal yang melanda keuangan daerah itu pula, H Mirwan MS tetap berupaya memaksimalkan program 100 hari kerja agar dapat diluncurkan dan direalisasikan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan membangun daerah program-program 100 hari kerja dapat kita luncurkan semaksimal mungkin walaupun kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan kita perlahan akan bangkit menuju perubahan,” kata Mirwan.

H Mirwan juga berharap kepada seluruh untuk senantiasa memberikan do’a dan dukungan kepada dirinya dan Wakil Bupati Aceh Selatan dalam upaya membangun daerah, walau harus dimulai dari kondisi minus. “Do’a dan dukungan masyarakat adalah kekuatan bagi kami dalam berupaya semaksimal mungkin membawa Aceh Selatan dari kondisi minus menuju ke arah yang lebih maju dan produktif,”pungkasnya. (RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…