Home » Opini » Tuntutan Hukum Terhadap Tom Lembong, Bukti Kejagung Alat Politik Jokowi?

Tuntutan Hukum Terhadap Tom Lembong, Bukti Kejagung Alat Politik Jokowi?

Tom-Lembong-dinilai-tidak-etis-karena-menyebut-7-tahun-beri-contekan-untuk-Presiden-Jokowi (Custom)

LAGI-LAGI akrobatik hukum dengan pemainnya dari tim sirkus Kejagung dan Kehakiman dalam perkara Thomas Lembong (akrab disapa Tom Lembong) menjadi tontonan membosankan dan membuat beberapa penonton mengalami muntah-muntah, karena keracunan hukum abal-abal. Publik tidak bodoh dalam menelaah praktek hukum yang digelar oleh Kejagung karena modus memanfaatkan hukum sebagai algojo untuk kepentingan kekuasaan politik memang marak terjadi di era Presiden Jokowi.

Masih kuat dalam ingatan kita, kasus Jiwasraya dan Asabri, menjadi tontonan sinetron dengan judul “Jokowi Ngidam Golkar”. Produser adalah Jokowi, sutradara Jaksa Agung, pemain Jampidsus, pemeran pembantu Letjen Purn Soni dan Mayjen Purn Adam Damiri serta Benny Cokro. Kemudian dalam kasus Erlangga, produser, sutradara dan pemainnya tetap sama, tapi skenarionya lebih mengedepankan komedi. Inilah sinetron komedi paling lucu, erlangga sebagai menko ekonomi yang dituduh korupsi dalam kasus minyak goreng, kemudian sebagai konsekuensinya, erlangga dicopot sebagai ketua umum golkar, kagak nyambung bro !

Dalam dakwaan JPU, Tom Lembong didakwa menerbitkan izin impor tanpa melalui prosedur yang semestinya dan bekerja sama dengan sejumlah pengusaha untuk mengendalikan harga gula di pasar. Selain itu, Tom Lembong diduga telah mengeluarkan Surat Pengakuan Impor (SPI)/Persetujuan Impor GKM kepada beberapa perusahaan tanpa rapat koordinasi antar kementerian.

Jika Tom Lembong didakwa menerbitkan izin import tanpa prosedur, berarti Jokowi patut diduga sebagai dalang dari import illegal, karena Tom Lembong melaporkan semua rencana import tersebut kepada Jokowi. Selanjutnya tentu seharusnya mantan menteri sebelum Tom Lembong yang juga harus ditangkap melaksanakan kegiatan import tersebut. Belum lagi mangkirnya saksi-saksi seperti mantan menteri BUMN Rini Sumarno, semakin membuka tabir gelap Kejagung yang selama ini hanya mampu menjadi alat politik Jokowi .

Dimana kesalahan Tom Lembong, sehingga kejagung geregetan menuntut 7 tahun penjara. Padahal saat Tom ditetapkan sebagai tersangka, tanpa didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti, seperti diatur Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian tuduhan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 400 milyar tanpa didasarkan Hasil Audit BPK, ini merupakan perbuatan abuse of power serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Oleh karenanya, penahanan Tom Lembong dinilai tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif.

Publik mendesak agar Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali tugas perbantuan personel prajurit TNI kepada jajaran kejaksaan, karena dipandang mubazir dan berpotensi merusak citra TNI dihadapkan oleh prilaku oknum pejabat kejaksaan sebagai kacung kekuasaan politik dan oligarki. Menjadi naïf jika jajaran kejaksaan disebut sebagai “Insan Adiyaksa”, mungkin lebih tepat jika disebut sebagai “Insan Jokowiyaksa”. Sebutan Jokowiyaksa adalah bentuk penghargaan, sehubungan dengan sumbangsih terbesar Jokowi yang telah menoreh catatan terburuk Kejagung sepanjang sejarah berdirinya Indonesia.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…