Home » Politik » Sudahi Konflik Ijazah Jokowi dengan Kesimpulan Akhir : “Insya Allah, Palsu!”

Sudahi Konflik Ijazah Jokowi dengan Kesimpulan Akhir : “Insya Allah, Palsu!”

IMG-20250706-WA0000

Bertahun-tahun pikiran, tenaga dan dana dikuras hanya untuk bersilang sengketa soal ijazah Jokowi. Bahkan beberapa orang harus menderita mendekam di penjara, karena keputusan hukum abal-abal. Ternyata kita berada pada waktu dan tempat yang salah, ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.

Kasus sengketa soal keaslian ijazah Jokowi, menjadi bukti sejarah yang harus dicatat untuk diingat oleh anak cucu kita, bahwa bangsa ini pernah mengalami lintasan sejarah jahiliyah, dimana kebenaran hanya ditentukan oleh siapa yang mengatakan. Tuntutan kejujuran hanya diberlakukan kepada rakyat, sementara para penguasa dan keluarganya, tanpa rasa malu berlomba berbohong. Ciri khas para pejabat tinggi dan tokoh politik di Indonesia adalah, ketika mereka berbicara dihadapan publik, kemudian masyarakat percaya, pada saat yang bersamaan sang pejabat dan tokoh politik tersebut bingung, karena mereka sendiri tidak percaya atas apa yang dibicarakan.

Kembali kepada kisruh ijazah Jokowi, ada pihak yang menuding tindakan Roy Suryo , dr Tifa dan Rismon, sangat tidak sesuai dengan etika ketimuran, bahkan dianggap tidak santun. Lantas para “relawan tak suka jokowi”, mengklaim bahwa Jokowi berhasil mengemban seluruh tugasnya sebagai Presiden, namun hanya satu yang Jokowi tidak mampu mengembannya yaitu bersikap jujur. Dari berbagai temuan bukti kepalsuan ijazah Jokowi, ditinjau dari aspek ilmiah, ketidak sesuaian keterangan pengakuan, bantahan pihak yang namanya dilibatkan sebagai dosen pembimbing dan dokumen pelengkap sebagai syarat kelulusan sarjana di UGM, sudah sepatutnya disimpulkan bahwa ijazah milik Jokowi adalah bukan asli.

Sekalipun hasil penyidikan pihak polisi, menyatakan ijazah jokowi adalah identik, tidak akan membatalkan sanksi moral yang telah dijatuhkan oleh rakyat sebagai pemilik sah atas kedaulatan negara ini. Jika Jokowi tetap berpegang teguh pada kebohongan, maka rakyat dengan suara bulat telah berketetapan “silahkan tinggalkan negeri ini”. Mengapa Jokowi harus ngotot mengklaim sebagai sarjana, sementara bangsa ini tidak butuh pemimpin pintar tapi tidak jujur.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…