Home » Opini » Menelisik Potret Politik Berhala, Melirik Perbedaan Nasib Beathor dan Armando

Menelisik Potret Politik Berhala, Melirik Perbedaan Nasib Beathor dan Armando

ilustrasi-penyembahan-berhala-1

SEPULUH tahun pemerintahan Jokowi, telah merubah wajah politik Indonesia, dipenuhi oleh luka demokrasi dan penghianatan terhadap cita-cita merdeka. Kekuasaan politik telah dijadikan berhala baru yang harus disembah sebagai ibadah fardhu ‘ain. Kekuasaan politik, memiliki kekuatan magis, untuk menundukan siapa saja yang kualitas keimanannya setipis kulit bawang. 

Fanatisme penghambaan kepada Jokowi, melalui penciptaan berhala yang bernama relawan, terbukti secara instan menghadirkan luxury untuk para tokoh relawan. Pesona jokowi dengan magis kekuasaannya, memiliki andil terjadinya perubahan prilaku elite politik menjadi mata duitan dan materialistik.

Pendekatan nilai agama sebagai tuntunan hidup, tercampak dan teronggok disudut-sudut gubuk kumuh. Dalam etika politik Jokowi, rakyat hanya dijadikan tumbal bagi berhala politik. Mati dalam kemiskinan adalah takdir yang wajib dijalani rakyat, sebagai bentuk penghambaan terhadap Jokowi. Pahala dan dosa dilimpahkan oleh Jokowi, sesuai amal dan ibadah para relawan, tanpa diberi kesempatan untuk pembelaan diri. Kasus Beathor dan Armando, adalah potret penghambaan dan pembangkangan terhadap “sang pencipta” bernama Jokowi.

Beathor sesuai garis tangan, harus menerima nasib sebagai pendosa. Kisah Beathor akhirnya harus didepak dari “syurga” Jokowi. Beathor harus menerima nasib dicopot dari jabatan sebagai tenaga ahli BP Pengentasan Kemiskinan RI. 

Sementara pada kesempatan yang sama, Ade Armando memperoleh pahala sebagai pemuas putra mahkota sang dewa, dianugerahan jabatan komisaris Perusahaan Listrik Negara (PLN). Nasib Armando segera berubah, karena memperoleh luxury dengan honorarium per bulan Rp 106.920.000, tunjangan transportasi per bulan, Rp 21.384.000; Tunjangan komunikasi per bulan, Rp. 1.000.000. Dalam sebulan Armando menerima Rp. 128.920.000,-, sebuah penghasilan yang dapat mengangkat status social seseorang dalam sekejap. Perolehan Armando, belum termasuk THR sebesar Rp. 106.920.000,- dan tantiem sebesar Rp. 673.879.500.

Betapa porak-porandanya moral para pemangku kebijakan di negeri ini, tidak segan untuk menjual harga dirinya, demi mengais limbah kekuasaan. Bangsa ini rindu dengan sosok pemimpin seperti Hoegeng atau Baharuddin Lopa. Mereka adalah figure penegak hukum dan pemimpin yang tak lekang oleh kelicikan oligarki dan cukong. Mereka adalah pemimpin yang menempatkan harkat dan martabatnya diatas nafsu rendahnya. Apakah salah jika hari ini rakyat kehilangan rasa hormat, terhadap para pemimpin yang didalam benaknya hanya tersimpan memori “sikat selagi menjabat”.

Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)

 

Opini ini merupakan pendapat dan tanggung jawab sepenuhnya penulis.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…