Home » Opini » Tindakan Paiman Raharjo Batasi Media, Ancaman Bagi Demokrasi

Tindakan Paiman Raharjo Batasi Media, Ancaman Bagi Demokrasi

IMG-20250704-WA0003

JAJARAN media malam tadi 3 Juli 2025 dikagetkan dengan beredarnya pesan WhatsAps dari Mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo yang berisi “kepada para awak media untuk sementara tidak membahas issue ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka pojok, karena terjadi gejolak relawan sedulur Jokowi di beberapa wilayah Jakarta, dapat meluas dan gaduh”.

Narasi Paiman yang membatasi media untuk membahas isu ijazah Jokowi dengan alasan terjadinya gejolak relawan sedulur Jokowi adalah bentuk teror terselubung terhadap media yang akan dihadang oleh kekuatan massa relawan sedulur Jokowi. Fenomena teror terselubung yang dilakukan paiman terhadap media, sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme politik yang melibatkan relawan sedulur Jokowi sebagai pelaku teror.

Disamping itu, kepanikan Paiman kemudian mengerahkan relawan sedulur Jokowi untuk menghadapi isu Pasar Pramuka, justru memperkuat kecurigaan publik terhadap Paiman yang diduga memiliki benang merah dengan dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Paiman Raharjo nampaknya lupa, jika majikannya tidak lagi sebagai Presiden, sehingga cara-cara teror yang dilakukan paiman, berpotensi memberi konsekuensi hukum yang dapat menjerat paiman .

Tindakan Paiman menghalangi media, untuk memberitakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, adalah tindakan obstruction of justice dan melanggar pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Obstruction of justice berpotensi merusak integritas institusi peradilan dan melemahkan kepercayaan public terhadap penegakan hukum. Kepada pihak kepolisian, didesak untuk segera memeriksa Paiman, agar tidak terjadi aksi-aksi teror dengan mengeksploitasi relawan sedulur Jokowi.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…