Home » Daerah » Dukung Reformasi Birokrasi, Bupati Aceh Jaya Teken Kesepakatan di Jakarta

Dukung Reformasi Birokrasi, Bupati Aceh Jaya Teken Kesepakatan di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Aceh bersama para Bupati dan Walikota se-Provinsi Aceh melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (03/07/2025). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat manajemen kepegawaian serta mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., turut hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Teuku Reza Fahlevi, MM., Kepala BKPSDM Aceh Jaya, dan Kepala Diskominsa Aceh Jaya. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyukseskan program nasional di bidang kepegawaian dan birokrasi.

Rombongan disambut oleh jajaran pimpinan BKN Pusat dan mengikuti agenda pertemuan resmi yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, hingga penyelarasan kebijakan pengangkatan ASN dan PPPK.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal penting kepada BKN.

“Kami mengusulkan penyederhanaan penugasan PNS antarinstansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 62 Tahun 2020, agar tidak lagi terhambat oleh prosedur yang panjang dan berbelit. Kami yakin reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa penguatan manajemen ASN yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh dan BKN sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif,” ujarnya.

“Kami yakin reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa penguatan manajemen ASN yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh dan BKN sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka penguatan kapasitas tata kelola kepegawaian.

“Melalui kunjungan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait arah kebijakan dan layanan kepegawaian nasional. Ini menjadi momentum yang penting bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen ASN, termasuk mempercepat transformasi digital layanan kepegawaian,” ungkap Safwandi.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya siap untuk menindaklanjuti berbagai arahan dari BKN dan Pemerintah Pusat demi terciptanya birokrasi yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Di akhir rangkaian kegiatan, Gubernur Aceh, para Bupati dan Wali Kota se-Aceh, serta pimpinan BKN RI melakukan penandatanganan Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN secara nasional. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan birokrasi yang modern, responsif, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik ke depan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…