Home » Daerah » Proyek Instalasi Pengolahan Air Kp Kuta Robel Disinyalir Alami Keterlambatan Pekerjaan, APH Diminta Turun Tangan

Proyek Instalasi Pengolahan Air Kp Kuta Robel Disinyalir Alami Keterlambatan Pekerjaan, APH Diminta Turun Tangan

IMG-20250626-WA0003

BANDA ACEH- Pekerjaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) /Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi Kp. Kuti Robel kecamatan Linge bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 disinyalir mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek dengan pagu anggaran mencapai Rp. 2.941.995.159, 93 itu tidak selesai dikerjakan hingga tahun anggaran 2024 berakhir.

Berdasarkan informasi dari masyarakat hingga maret tahun anggaran 2025 proyek tersebut juga tak kunjung selesai sehingga berdampak langsung terhadap penanganan kebutuhan air di masyarakat.

Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mengatakan, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa proyek yang tidak selesai dikerjakan hingga batas waktu yang ditetapkan maka harus diberi sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. “Berdasarkan nilai kontrak yang tertera pada LPSE Aceh Tengah sebesar Rp.2.912.510.000,- maka CV. ENYAYO NOOR CO diharuskan membayar denda keterlambatan Rp 2.912.510,- setiap harinya terhitung jadwal berakhirnya kontrak di tahun anggaran 2024,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang, Kamis 26 Juni 2025.

Menurut Mahmud, jika hingga waktu perpanjangan Pekerjaan juga tak selesai dikerjakan, seharusnya sebagaimana Perpres 16 tahun 2018 maka perusahaan tersebut sudah seharusnya dimasukkan daftar hitam atau di blacklist.

Menurut informasi yang beredar, masyarakat juga mengeluhkan bobroknya kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh dinas Perumahan dan permukiman kabupaten Aceh Tengah itu.

“Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memastikan bahwa denda maupun sanksi yang semestinya diberikan sesuai aturan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang mengalami keterlambatan dan mangkrak. Selain itu, kita juga mendesak penegak hukum agar memastikan bahwa proyek yang sudah dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, jangan sampai sudah proyek terbengkalai dan mengalami keterlambatan, justru pengerjaannya juga bobrok tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga ujung-ujungnya masyarakat dan daerah dirugikan,” tegasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…