Home » Daerah » PMKS PT MSB II akan Beri Kompensasi dan Tabur Ikan di Sungai Rikit

PMKS PT MSB II akan Beri Kompensasi dan Tabur Ikan di Sungai Rikit

20250618_112230

SUBULUSSALAM – Akhir persoalan, pihak Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) II, yang beroperasi di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam akhirnya mengakui adanya pelepasan air lindi, hingga mencemari Sungai Rikit. Rabu, (18/6).

Atas kejadian itu, PMKS PT MSB II yang bergerak di pengolahan minyak kelapa sawit ini pun akan memberikan kompensasi dan menabur bibit ikan di bantaran Sungai Rikit.

Hal tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara pihak PMKS PT MSB II dengan warga Dusun Rikit yang dituangkan dalam berita acara.

Salinan berita acara yang beredar di Sosial Media hingga sampai ke Linear.co.id ditandatangani langsung oleh Manager PT MSB II, Sunardi, Kepala Mukim Batu-batu, Saidiman Sambo, Sekretaris Desa Namo Buaya, M. Saleh, Makmur Kombil dari perwakilan warga Dusun Rikit, Muhammad Joni selaku Ketua Ikatan Pemuda Sultan Daulat, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, Abdul Rahman Ali sebagai saksi.

Berita acara tersebut terdapat 5 poin yag disepakati, terkait terjadinya pelepasan sebagian air Lindi PMKS PT. MSB II yang terdapat di sungai lae Rikit diantaranya.

Masyarakat Desa Namo Buaya (Rikit) meminta fasilitas air bersih dan pihak perusahaan akan merealisasikan air bersih tersebut dalam bulan ini (Juni 2025), air bersih dalam bentuk sumur bor dan jaringan perpipaan kerumah warga Dusun Rikit.

 

Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada masyarakat nelayan dan lainnya, berupa ganti rugi terhadap alat tangkap ikan, dan akan didata kerugian lainnya akibat tercemar air lindi.

 

Pendataan ini, akan dilakukan oleh pihak PT. MSB II, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat Namo Buaya.

 

Kemudian, Perusahaan akan melakukan Penaburan bibit ikan sebanyak 20.000 ekor ke sungai rikit jenis ikan akan disesuaikan dengan jenis ikan di sungai tersebut.

 

Pihak perusahaan berjanji apabila melakukan lagi pembuangan limbah tanpa izin, maka pihak perusahaan akan bertanggungjawab melakukan pemulihan dan tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu penyelesaian pemulihan lingkungan dilaksanakan selama 15 hari, terhitung mulai ditandatanganinya berita acara tersebut, 18 Juni 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sepwrti yang disampaikan warga Dusun Rikit, Jamal, saat di wawancarai awak media melalui sambungan seluler. Ia membenarkan adanya pertemuan antara pihak PMKS PT MSB II dengan warga Dusun Rikit di kantor dan pertemuan tersebut, terdapat 5 poin yang harus dilakukan perusahaan.

“Ya, benar tadi ada pertemuan antara warga Rikit dengan perusahaan, hasil pertemuan itu pun membuahkan 5 poin,” Kata Jamal.

Untuk sementara, awak media ini belum berhasil mengkonfirmasi pihak PT MSB II. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…