Home » Opini » Ada Kebenaran yang Terpenjarakan dalam Kasus Jiwasraya dan Asabri

Ada Kebenaran yang Terpenjarakan dalam Kasus Jiwasraya dan Asabri

IMG-20250616-WA0010

PERIODE kedua kepemimpinan presiden Jokowi, aspek penegakan hukum semakin suram. Nawacita sebagai komitmen politik dan hukum yang berpihak kepada rakyat, ternyata berakhir dengan dukacita. Hukum dengan seluruh perangkatnya, telah dijadikan mesin pembungkam kebebasan sipil, kritik dan suara oposisi.

Bahkan lebih keji lagi, hukum telah didisain menjadi alat politik untuk merebut partai politik papan atas, dengan modus penyanderaan pimpinan parpol atas suatu kasus hukum. Maka di periode kedua Jokowi, hukum tegak sebagai algojo untuk menopang kekuasaan jokowi, dalam rangka memperkokoh posisi jokowi sebagai single power dalam pentas politik nasional. Untuk memenuhi syahwat kekuasaannya, jokowi tidak segan untuk mengorbankan pihak manapun sebagai tumbal kekuasaan. Implikasi dari siasat politik jokowi, mengakibatkan lahirnya para monster aparat hukum yang bekerja hanya atas order jokowi selaku majikan, bukan bekerja atas dasar keadilan.

Kasus perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya dan asabri, merupakan contoh tumbal kekuasaan jokowi yang paling biadab. Publik terpesona dengan “keberhasilan” kejagung yang dianggap mampu mengungkap mega korupsi dengan kerugian negara pada Jiwasraya sebesar Rp. 16,8 Triliun dan Asabri sebesar Rp 22 triliun. Kejagung mengemas kasus PT Jiwasraya dan Asabri, seakan murni persoalan hukum, karena ada tindak pidana korupsi didalamnya.

Sebesar apapun kejahatan tidak akan pernah bisa kuasa, sekecil apapun kebenaran tidak akan bisa binasa. Itulah ungkapan yang tepat terhadap kasus PT Jiwasraya dan Asabri. Jokowi tanpa mempertimbangkan etika berpolitik, menggunakan Jiwasraya dan Asabri sebagai batu pijakan untuk merampok partai Golkar. Dengan membabi buta para algojo jokowi yang diperankan oleh oknum kejagung, sebagai pemegang otoritas hukum, secara brutal main tangkap dan sita. Jika menggunakan akal sehat dan nurani yang bersih, bagaimana mungkin kerugian negara di Asabri sebesar Rp 22 triliun, sementara ditahun yang sama Asabri mencatat laba Rp. 3 triliun.

Kemudian pada kasus Jiwasraya, asuransi plat merah tersebut sesungguhnya telah dijadikan bancakan sejak tahun 2008, sehingga ada rencana jiwasraya sebaiknya di ballout, tetapi karena pemerintah masih punya PR bank Century, maka rencana diatas dibatalkan. Proses hukum yang dilakukan kejagung dalam kasus Jiwasraya, sarat dengan muatan politik titipan penguasa. Adalah sangat mencederai rasa keadilan, jika dalam proses hukum kasus Jiwasraya, kejagung tidak mampu menyeret Bakrie Group, dalam pusaran kerugian negara pada kasus Jiwasraya.

 

Penulis : Sri Radjasa, M. BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…