Home » Aceh » Dewan Subulussalam Minta Gubernur Aceh Cabut Izin PT SPT

Dewan Subulussalam Minta Gubernur Aceh Cabut Izin PT SPT

SUBULUSSALAM – PT Sawit Panen Terus (SPT) kembali disorot. Kali ini, Hasbullah SKM MKM, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam meminta gubernur untuk mencabut izin PT SPT, Kamis, (12/6).

Menurutnya, penertiban terhadap perusahaan perusahaan perkebunan yang tidak patuh terhadap hukum harus ditegakkan, hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dalam hal ini Hasbullah menyoroti adanya aktivitas perusahaan PT SPT di luasan kawasan budidaya ekosistem Leuser (KEL) seluas 484,57 Ha yang tidak sesuai dengan pedoman prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Kami menyoroti adanya aktivitas PT.SPT yang tidak patuh terhadap prinsip pedoman pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang dimana PT.SPT melakukan perambahan hutan lindung dan aktivitas illegal loging disekitar kawasan yang dikelola,” ujar Hasbullah

Lanjut Hasbullah, dampak dari pada aktivitas tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat di hilir sungai aliran yang terdampak kerusakan akibat aktivitas perambahan hutan di sungai Lae Singgersing.

Karena itu, Hasbullah sangat menyayangkan rusaknya aset pariwisata alam Kota Subulussalam yakni air terjun silangit langit. Dinilai Hasbullah, sungguh perbuatan yang sangat tidak elok dan merusak ekosistem lingkungan.

“Kami meminta kepada Bapak gubernur Aceh untuk mencabut izin rekomendasi yang diberikan kepada PT.SPT terhadap pengelolaan kawasan budidaya ekosistem leuser (KEL) seluas 484,57 Ha, yang dimana Saudara Gubernur Aceh telah menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 16 April 2025 dengan nomor surat 525/DPMPTSP/625.1/2025,” cetus Hasbullah.

Masih kata Hasbullah, dasarnya meminta izin rekomendasi tersebut dicabut, karena sudah tidak lagi sesuai dengan perintah dan arahan yang tertuang dalam surat rekomendasi tersebut.

Antara lain seperti wajib melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada jarak 100 meter di areal yang telah dibuka PT SPT, melakukan praktek terbaik dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan serta tidak melaksanakan praktek perambahan hutan.

“Semua komitmen itu yang yang telah diatur oleh undang-undang tidak dipatuhi oleh PT.SPT. Maka kami meminta Gubernur aceh segera mencabut izin rekomendasi tersebut, dan segera menurunkan tim investigasi lapangan untuk mengecek seberapa parah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” pungkas Hasbullah. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…