Home » Daerah » HRB Kantongi Izin Mendagri ke Luar Negeri, Honorarium Dibayarkan

HRB Kantongi Izin Mendagri ke Luar Negeri, Honorarium Dibayarkan

InShot_20250527_100806765

SUBULUSSALAM – Terkait keberangkatan H Rasyid Bancin (HRB) Wali Kota Subulussalam ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, dipastikan telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (5/6).

Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Kepemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, Wildan Sastra S.Sos.I kepada linear.co.id via chat aplikasi Whatsapp.

“Izin Mendagri terkait Perjalanan Walikota Subulussalam ke Luar Negeri, dipastikan sudah mendapat izin dari Mendagri,” kata Wildan menjawab pertanyaan singkat awak media ini.

Perjalanan Wali Kota Subulussalam ke Luar Negeri yankni ke Arab Saudi, bukanlah perjalanan dinas melainkan menunaikan ibadah haji.

“Surat tersebut sudah disampaikan Kemendagri ke Gubernur Aceh. Saat ini Setdako sedang berkoordinasi ke Biro Pemerintahan Aceh untuk mendapatkan tembusan Surat izin yang dimaksud dan petunjuk lainnya,” imbuh Wildan.

Keberangkatan HRB sempat menghebohkan warga setempat. Lantaran, dianggap meninggalkan Kota Subulussalam dalam kondisi keuangan yang merosot.

Belum lagi dengan Honorarium Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Perangkat Kampong/Desa yang belum terbayarkan. Namun, hal itu telah di realisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

Seperti perangkat kampong telah di bayarkan selama 2 bulan dari 10 bulan, hingga menyisakan 8 bulan yang belum terbayarkan.

Hal yang serupa yang di alami oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam juga telah di bayarkan honorariumnya selama 2 bulan di tahun anggaran (TA) 2025 dan menyisakan 4 bulan.

Pun demikian, kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dalam realisasi honorarium itu, sangatlah tepat. Dikarenakan lebaran haji telah di depan mata. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…