Home » Opini » Menteri dan Wakil Menteri PKP Kembalilah ke Jalan yang Benar!!!

Menteri dan Wakil Menteri PKP Kembalilah ke Jalan yang Benar!!!

IMG-20250604-WA0073

Oleh : Sri Radjasa, M. BA (Pemerhati Intelijen)

TIDAK bermaksud mengecilkan kemampuan politisi di negeri ini, tapi politisi juga harus jujur, bahwa dirinya bukan superman. Apalagi ketika politisi dengan angkuh mengatakan “semua pekerjaan bisa dilakukan, kecuali menjadi politisi”. Untuk menilai sang politisi sukses, melalui uji kompetensi dengan kriteria “jika seorang politisi berbicara dihadapan rakyat, kemudian rakyat menyakini dan percaya atas ucapan politisi tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, sang politisi bingung, karena dia sendiri tidak percaya dengan ucapannya”.

Kementerian perumahan dan kawasan pemukiman yang dinahkodai dua punggawa politik, merupakan ujung tombak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pembangunan perumahan subsidi untuk rakyat kecil. Kebijakan pembangunan rumah subsidi, telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan memberi pengaruh positif bagi pembangunan manusia Indonesia yang bermartabat.

Perumahan merupakan kebutuhan primer bagi rakyat, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak warga negara atas perumahan yang layak dan terjangkau.

Tantangan untuk mengimplementasikan UU No1 tahun 2011, justru datang dari pucuk pimpinan kementerian PKP. Rencana kebijakan menteri maruarar untuk merubah ukuran rumah subsidi menjadi kecil, sehingga tidak memenuhi standar nasional dan internasional.

Disamping itu, rencana menteri maruarar, memberi kesan negara membiarkan rakyat kecil harus terlihat miskin. Problem lain terkait pembangunan rumah subsidi, datang dari wamen PKP dengan gagasan berbasis biaya tinggi yang mencekik leher rakyat. Pertama mematok pajak tinggi untuk landed house dan penghapusan subsidi rumah untuk pembeli. Usulan kedua petinggi kementerian PKP, seperti rencana bangun tidur, tanpa memiliki tujuan yang jelas, tidak fleksibel, ngejelimet dan irasional.

Rencana kebijakan menteri dan wamen PKP yang menyangkut nasib dan hajat hidup orang banyak, berpotensi menggagalkan sasaran pembangunan nasional. Tentunya perlu dianalisa secara mendalam, karena tidak menutup kemungkinan, kebijakan kedua petinggi kementerian PKP, berdampak terdegradasinya kepercayaan public terhadap kepemimpinan presiden Prabowo.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…