Home » Aceh » H Uma Akan Panggil Mentri ATR/BPN Terkait Persoalan PT Laot Bangko di Subulussalam

H Uma Akan Panggil Mentri ATR/BPN Terkait Persoalan PT Laot Bangko di Subulussalam

IMG-20250604-WA0016

SUBULUSSALAM – Disela-sela kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Haji Sudirman atau yang akrab di sapa warga Aceh dengan sebutan Haji Uma menyempatkan berkunjung menemui warga Kampong Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Rabu, (4/6).

Sesampainya di RT 9, Dusun Sejahtera, Kampong Penuntungan, Haji Uma disambut oleh puluhan warga serta Muspika Kecamatan Penanggalan dan Kepala Desa/Kampong setempat.

Disana warga menyampaikan harapannya kepada Haji Uma, terkait persoalan Lahan mereka yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Laot Bangko.

Terdapat lima harapan warga yang disampaikan langsung kepada Haji Uma, diantaranya, 1). Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengukur ulang seluruh HGU PT. Laot Bangko secara keseluruhan.

2). Meminta kepada PT Laot Bangko untuk menghentikan kegiatan penggalian Parit Gajah sebelum dilakukannya pengukuran ulang.

3). Meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia agar memerintahkan PT Laot Bangko untuk membuat tapal batas HGU seluas 3,704,10 Ha sesuai dengan perpanjangan HGU pada tahun 2020 lalu.

4). Meminta kepada Aparat Penegak Hukum agar melakukan Penyidikan terkait

Penerbitan perpanjangan HGU PT Laot Bangko ditahun 2020.

5). Meminta kepada pihak PT Laot Bangko untuk mencabut laporannya karena masyarakat tidak melakukan aksi Kriminal.

Dikesempatan itu, Haji Uma menegaskan akan segera menyurati serta memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam waktu dekat ini.

“Seluruh penyampaian bapak-bapak dan Ibu-ibu ini saya terima. Dalam waktu dekat ini saya akan menyurati serta memanggil Mentri ATR/BPN terkait persoalan di PT Laot Bangko ini,” ujar Haji Uma.

Haji Uma, turut didampingi oleh Ketua Komisi B DPRK Subulussalam Hasbullah SKM MKM serta LOnya Kaya Alim SH. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…