Home » Opini » Empat Pulau dan Harga Diri Aceh: Mari Berjuang, Bukan Menyulut Api

Empat Pulau dan Harga Diri Aceh: Mari Berjuang, Bukan Menyulut Api

IMG-20250529-WA0001

Oleh : Mayjend (Purn) TNI TA Hafil Puddin, SH, SIP, MH

KABAR bahwa empat pulau yang selama ini diyakini sebagai bagian dari wilayah Aceh justru dicatat dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara mengejutkan banyak pihak. Ini bukan kabar biasa. Sebab yang sedang dipersoalkan bukan hanya gugusan tanah di tengah laut, tapi juga menyangkut harga diri, sejarah, dan identitas sebuah daerah bernama Aceh.

Saya pernah menyampaikan pandangan melalui tulisan berjudul “Empat Pulau, Harga Diri Aceh: Saatnya Bangkit Menolak.” Tulisan itu lahir dari semangat untuk tidak diam, untuk mengajak semua pihak peduli pada persoalan mendasar ini. Tapi dalam prosesnya, saya juga merenung: bahwa perjuangan tidak cukup hanya dengan penolakan. Kita perlu melangkah lebih tenang, lebih dalam, dan lebih strategis.

Kita tidak boleh terjebak pada narasi saling menyalahkan. Justru di sinilah pentingnya kita menjaga kebersamaan, agar perjuangan ini tidak melebar menjadi konflik horizontal atau emosi sesaat. Kita butuh data, dokumen, dan keteguhan sikap. Karena mempertahankan wilayah bukan soal ego, tapi soal tanggung jawab kepada generasi mendatang.

  • Jangan Saling Menyalahkan, Mari Berjuang Bersama

Dalam forum resmi seperti Indonesia Joint Committee (IJC), empat pulau tersebut pernah dicatat sebagai bagian dari Aceh. Ini berarti Aceh memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan klarifikasi atau peninjauan ulang kepada pemerintah pusat. Tapi semua itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan jalur diplomasi antarpemerintah.

Pemerintah Aceh bisa mengambil sejumlah langkah strategis, seperti:

  1. Menyurati kementerian terkait (Kemendagri, BIG, ATR/BPN) untuk membuka dokumen batas wilayah yang sahih;
  2. Mengaktifkan kembali Tim Penegasan Batas Wilayah Aceh yang melibatkan akademisi, ahli hukum, dan pakar geospasial;
  3. Menyusun kajian akademik berbasis sejarah dan dokumen administratif yang dapat dijadikan rujukan formal.

Sementara itu, masyarakat Aceh juga memiliki peran penting:

  1. Menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi narasi provokatif yang memecah belah;
  2. Mendukung diskusi dan advokasi yang sehat di kampus, media sosial, dan komunitas sipil;
  3. Menyatukan suara dalam semangat kebersamaan, tanpa perlu memperkeruh suasana.
  • Harga Diri Perlu Dibela, Tapi dengan Cara yang Mulia

Empat pulau ini adalah pengingat bahwa wilayah tidak boleh dianggap enteng. Tapi cara kita memperjuangkannya akan menentukan bagaimana Aceh dipandang—bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Mari kita jaga semangat perjuangan ini tetap menyala, tanpa menyulut api yang merusak. Kita bisa bersikap tegas tanpa harus kasar. Kita bisa menuntut hak tanpa harus menuding. Karena harga diri Aceh akan lebih dihargai jika diperjuangkan dengan kepala dingin dan langkah yang terukur.

Penulis adalah Mantan Pangdam Iskandar Muda / Tokoh Barat Selatan Aceh

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…