Home » Daerah » Warga Penuntungan Akan Laporkan PT Laot Bangko ke DPR Subulussalam

Warga Penuntungan Akan Laporkan PT Laot Bangko ke DPR Subulussalam

20250528_125639

SUBULUSSALAM_ Warga di Kampong Penuntungan, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, akan melaporkan persoalan PT Laot Bango ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, Rabu, (28/5).

Pasalnya, pekerjaan pembuatan parit gajah di wilayah PT Laot Bangko dinilai dapat merugikan masyarakat. Lantaran, akses mereka menuju lahan perkebunannya akan terputus total.

“Jika PT Laot Bangko tetap mengerjakan penggalian Parit Gajah, akses kami akan terputus total,” sampai Masa Maha warga Penuntungan di lokasi pekerjaan penggalian parit gajah.

Disana, warga RT 9, Dusun Sejahtera, Kampong Penuntungan ini, sempat menghentikan pekerjaan penggalian parit gajah tersebut. Menarik perhatian, manajer PT Laot Bangko langsung turun ke lokasi.

Masa Maha Cs pun menjelaskan kronologi pemberhentian pekerjaan penggalian parit gajah tersebut, sekaligus menjelaskan tampal batas kepada manajer PT Laot Bangko itu.

Menanggapi itu, manajer PT Laot Bangko Asnadi bersikukuh mengatakan penggalian parit gajah masih dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Laot Bangko.

“Penggalian Parit Gajah ini sudah kita tarik 4 meter ke dalam HGU, ini bukti kepedulian kami terhadap warga agar tidak mengenai lahan perkebunan bapak-bapak,” ucap Asnadi.

Terkait, tampal batas pihaknya bersedia turun kelokasi dan warga di perbolehkan untuk mendatangkan pihak BPN, dengan catatan seluruh biayanya diluar tanggung jawab PT Laot Bangko.

“Mengenai tampal batas, bapak-bapak boleh menurunkan BPN ke lokasi dan kami akan siap turun ke lapangan dengan catatan biaya tidak di tanggung oleh PT Laot Bango,” kata Asnadi.

Pun demikian, Masa Maha mengatakan jika penggalian parit gajah ini berdampak merugikan lahan masyarakat sekitar, dengan berat hati pihaknya akan kembali memblokade jalan yang terletak di RT 9, karena jalan itu merupakan jalan warga yang di lalui oleh PT Laot Bango selama ini. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…