Home » Opini » Penyebutan KKB Kembali Menjadi OPM Amanat UUD 1945 Hadapi Pemberontakan Bersenjata

Penyebutan KKB Kembali Menjadi OPM Amanat UUD 1945 Hadapi Pemberontakan Bersenjata

IMG-20240604-WA0003(1)

Oleh : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

SEBAGAI sebuah ilustrasi, dapat diamati bagaimana Amerika Serikat yang mengklaim sebagai poros pengusung demokrasi dan HAM, ternyata dalam rangka mempertahankan superioritasnya sebagai negara adi kuasa, tidak pernah lepas dari penggunaan kekuatan militer untuk memberangus gerakan pemberontakan bersenjata diberbagai belahan dunia. Paling tidak Amerika memberikan bantuan militer kepada negara lain, untuk menghadapi gerakan pemberontakan bersenjata.

Ketika dua pesawat menabrak menara kembar World Trade Center pada 11 September 2001 yang menewaskan hampir 2.792 orang di New York (Marco Sasoli, 2006), Amerika Serikat mendeklarasikan war on terror yang kemudian memunculkan paradigm baru yang mengaburkan hukum humaniter internasional.

Mencermati ancaman keamanan domestic Indonesia yang dipicu oleh pemberontakan bersenjata Papua Merdeka, berpotensi merongrong kedaulatan Indonesia, tentunya pelibatan TNI dalam penanganan pemberontakan bersenjata, sejalan dengan amanat UUD 45 pasal 30 ayat 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Justru penggunaan istilah KKB untuk menghadapi spectrum ancaman yang dapat merongrong kedaulatan Indonesia, adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 45.

Penggunaan penyebutan KKB dan pembatasan penggunaan kekuatan militer, semata-mata karena ketakutan terhadap tuduhan pelanggaran HAM dan sebagai bentuk politisasi terhadap penyelesaian konflik Papua.

Sesungguhnya pelibatan TNI dalam konflik Papua, adalah bentuk penegakan hak Asasi Bangsa sebagaimana termaktub dalam kalimat pertama pembukaan UUD 45 dan mengawal Hak Asasi Negara sebagaimana tertera dalam Konvensi Montevideo yang berisi hak atas mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, kesetaraan dengan negara-negara lain dan hak untuk mempertahankan diri dari intervensi negara lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan kedaulatan adalah vital interest yang harus dijunjung tinggi bangsa ini.

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…