Home » Hukum/Kriminal » Aniaya Warga, DPR Subulussalam Kecam Oknum Security PT BDA

Aniaya Warga, DPR Subulussalam Kecam Oknum Security PT BDA

IMG-20250522-WA0035

SUBULUSSALAM – Diduga oknum security PT Bumi Daya Abadi (BDA) menganiaya warga hingga menggemparkan masyarakat Kota Subulussalam, mendapat kecaman keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat.

Korban yang diketahui berinisial SU, merupakan warga Desa Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam ini mengalami kelumpuhan akibat kekerasan fisik yang diterimanya.

Kejadian ini terjadi setelah korban dituduh mencuri buah sawit milik perusahaan tersebut.

Insiden yang dinilai sebagai bentuk tindakan main hakim sendiri oleh pihak perusahaan ini pun, menuai kecaman dari masyarakat Kota setempat itu.

Bahkan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam pun turut mengecam aksi anarkis oleh oknum security PT BDA tersebut.

Disamping itu, beberapa anggota DPR Subulussalam ini, juga turut menyampaikan keprihatinan yang di alami si korban. Kamis, (22/05).

Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Hasbullah, bersama Wakil Ketua II, Rasumin Pohan, serta anggota Komisi D, Asmardin Bancin, hari ini telah mengunjungi kediaman korban untuk menyampaikan dukungan moril sekaligus mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh security perusahaan.

Dalam keterangannya, Hasbullah menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun.

“Ini adalah tindakan biadab. Hukum harus ditegakkan, dan perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi,” tegasnya.

Ketiga anggota DPRK tersebut juga memastikan bahwa mereka akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan insiden ini ke Polres Subulussalam.

Selain itu, mereka berjanji akan segera memanggil pihak manajemen PT Bumi Daya Abadi untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban nya.

“Kita berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta tidak ada lagi praktik-praktik kekerasan yang melanggar hak asasi manusia di wilayah kerja perusahaan di Kota Subulussalam ini,” jelas Hasbullah. (JD) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…