Home » Opini » Arahan Presiden Soal BUMN Jadi Pedoma

Arahan Presiden Soal BUMN Jadi Pedoma

SEJAK awal kepemimpinannya, presiden Prabowo amat concern terhadap persoalan yang dihadapi jajaran BUMN. Presiden Prabowo pada kesempatan bertemu Ketua MPR RI dan Bos Danantara Rosan Roeslani, memberikan penekanan, tentang perlunya dilakukan evaluasi terhadap jajaran direksi BUMN, dengan kriteria pentingnya memilih talenta terbaik yang berlandaskan semangat cinta tanah air. 

Prabowo menambahkan “Kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal-hal yang negative, seperti korupsi”. Pembenahan BUMN, juga meliputi penyegaran manajemen dan pergantian direksi yang tidak berprestasi dan menyalahgunakan wewenang.

Arahan presiden Prabowo, sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan direksi harus memiliki integritas dan tidak pernah terlibat tindak pidana yang merugikan negara, serta selaras dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/2020 menekankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mengharuskan pemilihan pejabat BUMN dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh sebab itu, arahan presiden Prabowo, merupakan standar nilai yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Telkom pada 27 Mei 2025 mendatang.

Munculnya nama Honesti Basyir sebagai kandidat dirut PT Telkom yang digadang-gadang adalah titipan politisi senior kepercayaan Prabowo, dipandang sebagai upaya yang mencederai arahan presiden Prabowo tentang BUMN. Mengingat Honesti Basyir mantan dirut PT Bio Farma, diduga tersangkut kasus korupsi pengadaan vaksin Covid-19 di Bio Farma. Kasus tersebut saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

RUPS Tahunan PT Telkom, hendaknya mempedomani pokok-pokok arahan presiden Prabowo, khususnya dalam memilih dirut baru PT Telkom yang best talent, bersih dari tuduhan korupsi dan memiliki integritas moral terhadap kepentingan negara. 

Mencermati pokok-pokok arahan presiden Prabowo, seyogyanya perlu dipertimbangkan kembali, menyertakan Honesti Basyir sebagai calon dirut PT Telkom, mengingat Honesti tidak memenuhi standar persyaratan etika moral untuk menduduki jabatan dirut PT Telkom.

 

Oleh : Sri Radjasa M. BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…