Home » Daerah » Ketua IMAM: Bupati Aceh Selatan Diminta Pungut dan Buang Sampah di Jajaran SKPK Aceh Selatan

Ketua IMAM: Bupati Aceh Selatan Diminta Pungut dan Buang Sampah di Jajaran SKPK Aceh Selatan

IMG-20250503-WA0002

ACEH SELATAN – Intelektual Muda Muda Mirwan (IMAM) mendukung sepenuhnya Bupati Aceh Selatan melakukan mutasi SKPK dengan mengedepankan penilaian profesional bukan atas dasar transaksional atau jual beli jabatan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua IMAM, Ozy Risky, Sabtu 3 Mei 2025.

Menurut Ozy, untuk mewujudkan perubahan di negeri berjuluk bumi pala itu, langkah utama yang mesti dilakukan adalah menata kembali birokrasi pemerintahan yang telah semrawut sebelumnya. Dalam menata pemerintahan, maka perlu dilakukan penempatan pejabat berdasarkan profesional dan kinerja serta harus benar-benar terbebas dari praktek jual beli jabatan.

“Bupati harus berani memungut dan membuang sampah-sampah birokrasi yang ada di jajaran SKPK Aceh Selatan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan good and clean governance,” ujarnya.

Lanjut Ozy, terkait pernyataan Bupati Aceh Selatan yang beberapa hari ini santer menghiasi ruang publik berupa peringatan keras aksi pungli yang dilakukan oknum tim dengan iming-iming mendapatkan jabatan patut didukung secara seksama.

Ozy menilai, aksi jual beli jabatan tersebut adalah bagian dari perilaku “TOXIC” yang akan menjadi racun bagi jalannya roda pemerintahan MANIS kedepan.

Kata Ozy, potensi toxic person itu nyata dan kita yakin Bupati H Mirwan dengan segenap itikad baiknya demi perubahan Aceh Selatan, tak akan terlena dibuatnya.

“Kita berharap bupati jangan sampai di peu-grop (diceburi) oleh mereka yang orientasi berpikirnya pragmatis. Apalagi, Bupati Aceh Selatan telah menyampaikan niat baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang transparan, bebas dari korupsi serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” sebutnya.

Ozy menyebutkan, jika oknum berperilaku toxic dibiarkan merambah terlalu jauh ke dalam pemerintahan maka perbaikan tata kelola pemerintahan akan sulit diwujudkan. “Kami juga menyarankan kepada Bupati untuk menonjobkan pejabat SKPK yang telah pungli atau setoran kepada oknum-oknum tertentu, karena dipastikan pejabat tersebut selama ini tidak punya kapasitas dan hanya mampu mengandalkan isi tas,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan, IMAM juga menyarankan agar Bupati Aceh Selatan segera melakukan penyegaran SKPK. 

“Tentunya sebagai bagian dari rakyat kita berharap agar Bupati Aceh Selatan dapat sesegera mungkin melakukan mutasi dan rotasi demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Namun, lagi-lagi perlu kami sampaikan agar SKPK yang kinerja nya buruk dapat dibenahi guna memaksimalkan gerak pemerintahan menuju Aceh Selatan yang lebih maju dan produktif,”pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…