Home » Opini » Oplosan Minyak Pertamina-Ancaman bagi Ketahanan Energi Nasional

Oplosan Minyak Pertamina-Ancaman bagi Ketahanan Energi Nasional

PRAKTEK oplosan minyak di lingkungan Pertamina merupakan masalah serius yang mengancam integritas sistem energi nasional Indonesia. Sebagai Perusahaan migas pelat merah yang mendapat mandat untuk menjaga ketahanan energi negara, Tindakan manipulasi kualitas BBM yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab sungguh mengkhawatirkan. 

Oplosan minyak- pencampuran bahan bakar berkualitas dengan bahan berkualitas rendah atau bahan kimia lain tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Pertamina. Ketika kualitas BBM dikorbankan demi keuntungan jangka pendek, dampaknya sangat luas: kerusakan mesin kendaraan konsumen, polusi udara yang meningkat, hingga kerugian ekonomi negara akibat praktik illegal.

Yang membuat praktik ini semakin mencengangkan adalah keterlibatan oknum internal. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan integritas korporasi, pertanyaannya bukan lagi sekedar “bagaimana minyak bisa dioplos?” tetapi “bagaimana budaya kerja memungkinkan praktik ini terjadi dan berkelanjutan?”

Aspek lain yang sering terabaikan adalah dampak sosial dari praktik oplosan ini. Masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mata pencaharian mereka seperti pengemudi ojek online dan angkutan umum menjadi korban utama. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan mesin akibat penggunaan BBM berkualitas rendah, sementara pendapatan mereka tetap tidak meningkat.

Total Kerugian Negara- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dalam perhitungan sementara, kerugian negara pada tahun 2023 saja mencapai Rp. 193.7 triliun, Jika pola yang sama terjadi sejak 2018, maka total kerugian selama lima tahun hampir mencapai Rp 1 kuadriliun. Ini menunjukkan bahwa kasus oplosan minyak telah menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Solusi- Solusi komprehensif mutlak diperlukan. Pertama, penguatan sistem pengawasan dan audit internal yang tidak bisa dikompromikan. Kedua, transparasi dalam rantai distribusi BBM dari kilang hingga konsumen akhir. Ketiga, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Terkahir, edukasi konsumen tentang cara mengidentifikasi BBM yang telah dimanipulasi.

Masa depan ketahanan energi Indonesia bergantung pada kemampuan kita mengatasi praktik curang seperti oplosan minyak. Jika dibiarkan, kepercayaan public terhadap pertamina akan terus terkikis, yang pada akhirnya melemahkan fondasi energi nasional kita.

 

Raihan Syakira

(Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…