Home » Aceh » Belum Lengkap Izin, PT Global Pinang Indonesia di Aceh Tenggara Terpaksa Ditutup

Belum Lengkap Izin, PT Global Pinang Indonesia di Aceh Tenggara Terpaksa Ditutup

12_00_53_20250421_resize_20250411_180916_6456

ACEH TENGGARA_ PT. Global Pinang Indonesia (GPI) yang sudah mampir tiga tahun beroperasi di Aceh Tenggara kini terpaksa ditutup, Senin 21 April 2025.

Demi menghindari kericuhan Atara warga dan perusahaan, pihak perusahaan terpaksa menutup PT. GPI dan menunggu izin kelengkapan dokumennya, ujar Humas PT GPI, Ary Kusanto 

Saat ini PT GPI, kata Ary, sedang dalam tahap pengurusan kelengkapan dokumen, demi menghindari hal yang tidak diinginkan pihak pabrik.

Lebih lanjut, kata Ary, dokumen UKL dan UPL sebelumnya sudah pernah dibuat oleh dinas perizinan, tetapi belum sempat tembus ke pusat, sehingga perizinan tersebut tidak terdata dalam nomor registrasi dari pusat maupun dari Mentri Lingkungan Hidup.

Ary juga mengeluh, “Pabrik PT Pinang Global Indonesia sudah menyerahkan berkas untuk pengurusan dokumen dan seharusnya dari dinas perizinan yang menembuskan surat tersebut, bukan pihak pabrik,” ungkapnya. 

Hingga saat ini, kata Ary, pihaknya masih menunggu surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam. 

Sementara itu, pemerintah daerah sangat mendukung adanya pabrik pinang di Aceh Tenggara dengan menjamin setiap investor asing masuk ke daerah tersebut dengan catatan mengikuti aturan dan mengurus semua izin dan dokumen. 

Pemerintah daerah juga siap membantu kendala saat pengurusan izin pabrik dengan catatan pihak perusahaan harus jujur dengan pemerintah dimana kendala sebenarnya. 

“Dengan adanya pabrik PT Global Pinang Indonesia di Aceh Tenggara juga banyak menampung tenaga kerja dari berbagai aspek sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Disisi lain pihak pabrik juga akan melengkapi semua izin dokumen sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.

 “Mulai hari ini kita resmi telah menutup PT GPI, jika izin sudah selesai semua, maka akan kita buka kembali,” ujar Ary kepada media. 

(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…