Home » Aceh » Dampak Limbah PMKS, LEKAS Surati DLHK Subulussalam

Dampak Limbah PMKS, LEKAS Surati DLHK Subulussalam

InShot_20250411_115006638

SUBULUSSALAM – Yayasan Lentera Keadilan Subulussalam (LEKAS), mengaku telah melayangkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam perihal permintaan informasi, Jumat, (11/4).

Surat yang bernomor 071/YL-PI/IV/2025 itu, berdasarkan informasi dari masyarakat. Terkait kegiatan monitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kota Subulussalam.

Oleh karena itu, LEKAS menyurati DLHK Kota Subulussalam, terkait penemuannya pada saat melaksanakan kegiatan Monitoring di seluruh PMKS maupun PKS se Kota setempat itu.

Tak tanggung-tanggung, surat ini pun di tembuskan langsung kepada Komisi Informasi Aceh (KIA), Ketua Komisi C DPRK, dan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam.

Jaimansyah SH Ketua LEKAS mengatakan kepada media ini, bahwa surat tersebut telah di kirimkannya langsung ke DLHK setempat.

“Suratnya telah kita kirim, mungkin surat itu telah di terima oleh DLHK Subulussalam,” ungkapnya.

Dijelaskan Jaimansyah, permintaan informasi ini dilakukan karena adanya desakan dari warga sekitar. Pasalnya, menjamurnya PMKS maupun PKS diduga belum memiliki perizinan yang lengkap. Namun, para PMKS dan PKS di Kota Subulussalam itu telah beroperasi yang mengakibatkan terdampaknya lingkungan di sekitaran pabrik itu.

Adapun dimaksud, sebagai berikut. 1). Salinan data atau temuan hasil DLHK mengenai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di pabrik-pabrik kelapa sawit di wilayah Kota Subulussalam selama 2 tahun terakhir.

2). Salinan berita acara temuan monitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan PMKS di Kota Subulussalam.

3). Langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh DLHK terhadap pabrik-pabrik kelapa sawit yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

4). Sanksi atau tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada pabrik-pabrik kelapa sawit yang melanggar peraturan lingkungan hidup.

Permohonan tersebut, diajukan Yayasan LEKAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memberi waktu selama 7 hari masa kerja dan kita berharap DLHK dapat memberikan informasi tersebut,” tutup Jaimansyah SH. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…