Home » Daerah » Serobot Lahan Masyarakat, LEKAS Gugat PT MSSB ke PN Singkil

Serobot Lahan Masyarakat, LEKAS Gugat PT MSSB ke PN Singkil

InShot_20250410_100827288

SUBULUSSALAM – Yayasan Lentera Keadilan Subulussalam (LEKAS) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Singkil terkait klaim sepihak yang dilakukan oleh PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB). Kamis, (10/4)

Pasalnya, tanah milik klien mereka, Z warga Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, diklaim secara sepihak oleh PT MSSB. Sehingga, gugatan tersebut menjadikan PT MSSB sebagai tergugat kedua. 

Gugatan tersebut, dikonfirmasi terdaftarnya melalui sistem pendaftaran gugatan secara online (e-court) Mahkamah Agung pada tanggal 27 Maret 2025.

Dijelaskan Adv LEKAS, Jaimansyah SH, peristiwa tersebut, bermula ketika PT MSSB mengklaim bahwa tanah milik klien nya masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang bergerak di pertanian kelapa sawit itu.

Klaim itu memicu laporan dugaan penipuan oleh pembeli berinisial ZKC terhadap Z ke Kepolisian Resor Subulussalam.

Atas peristiwa itu, LEKAS menilai tindakan PT MSSB sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian.

Akibat dari klaim sepihak ini, ZKC mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Ketua LEKAS, Jaimansyah, S.H, menyatakan bahwa kasus ini seharusnya menjadi preseden bagi Pemerintah Kota Subulussalam untuk lebih selektif dalam menerima investor.

“Pengusaha seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, bukan malah menjadi malapetaka dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat Kota Subulussalam,” ujar Jaimansyah.

LEKAS berharap melalui gugatan ini, keadilan bagi Z dapat ditegakkan dan menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan klaim sepihak yang merugikan masyarakat.

Terlabih lagi manajemen perusahaan PT MSSB baru menjabat sebagai menejer dan Humas pada desember 2024, menyebabkan menejemen tidak tahu problem tersebut dan mengambil tindakan kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat setempat.

Ditambahkan lagi, jika sikap pihak manajemen ini terus berlanjut dengan mengklaim sepihak tanah garapan masyarakat tentu tidak akan menjamin adanya kepastian hukum disebabkan klaim sepihak oleh PT MSSB.

Tentunya, ini akan terus memicu masyarakat saling lapor dan akan banyak masyarakat Subulussalam yang bermasalah dengan hukum.

LEKAS juga berharap Pemerintah Kota Subulussalam segera mengambil langkah konkrit guna untuk mengukur atau menginventarisir ulang lahan HGU PT MSSB dan memastikan semua kewajiban perusahaan telah di penuhi seperti kebun Plasma dan lainnya. 

Sebagai informasi, perkara ini hanya salah satu dari sekian banyak korban yang saat ini masih banyak masyarakat setempat yang bersengketa tanah nya dengan perusahaan namun takut untuk mempertahankan haknya. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…