Home » Opini » Rasionalisasi APBA TA 2025, Bukti Kepedulian Mualem terhadap Kesulitan Rakyat

Rasionalisasi APBA TA 2025, Bukti Kepedulian Mualem terhadap Kesulitan Rakyat

IMG-20240330-WA0043

 

Opini oleh : Sri Rajasa, M. BA

PESTA sudah usai, ternyata hanya menyisakan kemiskinan yang harus diderita rakyat Aceh. Kepemimpinan Mualem sebagai Gubernur Aceh, harus dijadikan era baru kepemimpinan Aceh yang mengedepankan kepentingan rakyat, sebagai skala prioritas pembangunan Aceh, dengan target menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terus menerus menerpa Aceh sejak periode damai. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran kolektif para pemangku kebijakan di Aceh, untuk bertindak sebagai problem solving, bukan terus menerus menjadi problem taking.

Sejarah Aceh mencatat, sosok Sultan Iskandar Muda, pemimpin berkualitas negarawan, dengan statemennya yang mashur “Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita (Mati anak ada kuburannya, Mati adat tidak ada gantinya)”, terbukti mampu membawa Kesultanan Aceh Darussalam, menikmati masa keemasan.

Merujuk realita Aceh hari ini dan sejarah gemilang Aceh dibawah Sultan Iskandar Muda, seyogyanya patut dijadikan pedoman Gubernur Aceh, untuk mengulang masa keemasan Aceh, melalui langkah strategis melakukan rasionalisasi APBA sebesar Rp. 11.07 triliun, dalam rangka sasaran pembangunan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Aceh. Menurut Koordinator Lembaga Transparasi Tender Indonesia Nasruddin Bahar, APBA Ta 2025 jika ditelisik dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP LPSE Aceh, masih banyak alokasi anggaran yang mubazir dan sama sekali tidak berpengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan.

Alokasi anggaran yang mubazir dan tidak menyentuh pada percepatan kesejahteraan rakyat diantaranya, pengadaan videotron untuk DPRA sebesar Rp 3,5 milyar, pengadaan mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRA sebesar Rp. 8,7 milyar, pengadaan digitalisasi museum tsunami sebesar Rp. 11,93 milyar, pengadaan papan informasi dan gorden jendela di Dinas Lingkungan Hidup masing-masing sebesar Rp. 3 milyar.

Lebih memprihatinkan lagi, seluruh alokasi anggaran yang disebut tadi, adalah titipan dana pokir anggota dewan yang tidak pernah diusulkan oleh masyarakat, dalam rapat musrenbang. Nasruddin juga menjelaskan, alokasi anggaran pembangunan rumah dhuafa oleh dinas perkim, masih jauh dari harapan. Idealnya Pemerintah Aceh menggelontorkan dana Rp. 500 milyar untuk pembangunan rumah dhuafa, sehingga dapat mengatasi kesenjangan social yang terjadi di masyarakat Aceh. Jika menelisik alokasi dana pokir, tidak relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Maka orientasi mengejar rente dari anggota DPRA, nampaknya telah mengalahkan niatnya untuk memenuhi janjinya yang diumbar saat kampanye yang lalu. Akhirnya waktu yang membuktikan, bahwa dana pokir adalah modus praktek korupsi yang mendapat legitimasi.

Penulis adalah Pemerhati Intelijen

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…