Home » Opini » Standarisasi Makan Bergizi Gratis, Kunci Keberhasilan atau Boomerang Kebijakan?

Standarisasi Makan Bergizi Gratis, Kunci Keberhasilan atau Boomerang Kebijakan?

IMG-20250323-WA0059

Opini oleh : Dahlia

– Program Makan Bergizi Gratis

Adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh Presiden yaitu pak Prabowo Subianto yang resmi diterapkan pada 6 Januari 2025, program makan bergizi atau yang biasa disingkat dengan MBG, dengan target penerima sekitar 600 ribu penerima. Namun Menteri Koordinator Bidang Pangan memprediksi besaran anggaran yang tidak cukup sekitar 100 triliun, sehingga hal ini membuat pemerintah pada akhirnya memangkas anggaran kementrian/lembaga atau langkah tersebut adalah bentuk efisiensi anggaran.

Selain permasalahan anggaran, program MBG ini juga mengenai aspek tata kelola, kurangnya keterlibatan masyarakat sipil, kurangnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat, dan sebagainya.

– Keefektifan Program Makan Bergizi Gratis

Minimnya regulasi program MBG dapat mengakibatkan lemahnya struktur tata kelola pemerintahan. Bahkan pemerintah daerah pun belum siap dalam pelaksanaan MBG ini, adanya permasalahan belum tersedianya petunjuk teknis operasional MBG. Minimnya ketrlibatan pemerintah daerah ini juga dianggap sebagai salah satu ketidaksiapan program.

Berdasarkan beberapa pendapat dari panel ahli menunjukkan bahwa program MBG ini, belum dilakukan secara menyeluruh dan kurangnya efektifitas, seperti tidak terbukanya akses mengenai penilaian dampak awal dan analisis biaya manfaat sehingga kurangnya keterbukaan yang menyebabkan dampak terhadap gagalnya program MBG tahun 2025 ini, selain itu juga tidak adanya transparansi informasi mengenai harga dari program MBG ini, minimnya keterlibatan masyarakat sipil, termasuk masyarakat lokal.

Program yang menjadi prioritas utama ini dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan, selain merusak sistem tatanan karena dianggap membuang-buang anggaran kepada hal yang kurang penting.

Dengan mengesampingkan pendidikan dan kesehatan, selain itu mengutamakan program MBG hal ini menuai kontroversi dari berbagai pihak, seharusnya pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan oleh semua elemen masyarakat.

– Dampak terhadap Masyarakat dan Negara

Setelah adanya program prabowo-gibran ini terkait MBG, membuat pemerintah pada akhirnya mengambil langkah yang sedikit merugikan masyarakat luas, yaitu efisinesi anggaran yang telah dikeluarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yaitu dengan melakukan efisiensi belanja negara dengan menghemat sekitar 306 triliun. Dan beberapa kementrian yang terdapat dengan melakukan pemangkasan anggaran.
Program MBG ini memiliki dampak yang membuat masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah terkena dampak buruk, walaupun sudah adanya dampak buruk, pemerintah tidak bisa menghindari karena program ini merupakan janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo pada tahun 2025 ini senilai 800 triliun, pemerintah juga menghabiskan anggaran untuk program yang dinilai tidak terlalu penting, program MBG ini dinilai tidak semua masyarakat membutuhkannya, seharusnya pemerintah bisa lebih kritis dalam memberikan suatu kebijakan.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…