Home » Aceh » Realisasi Kebun Plasma PT Laot Bangko di Subulussalam Stagnan

Realisasi Kebun Plasma PT Laot Bangko di Subulussalam Stagnan

IMG-20250321-WA0021

SUBULUSSALAM – Dikesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam dengan pihak PT Laot Bangko, terkait realisasi kebun plasma yang dinilai stagnan, tanpa realisasi hingga saat ini.

Berdasarkan hasil RDP tersebut, diketahui bahwa PT Laot Bangko memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3704 hektar. Dengan ketentuan yang berlaku, 20% dari total luas HGU tersebut, harusnya dialokasikan untuk kebun plasma, sekitar 740 hektar.

Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 488 hektar dalam progres realisasi dan telah terbit sertifikatnya, sementara 322 hektar lainnya masih dalam proses penandatanganan.

Didapati sekitar 67 hektar yang belum siap untuk diterbitkan sertifikatnya, karena persyaratan yang belum dipenuhi oleh ketua kelompok koperasi plasma tersebut.

Dianya kebun plasma yang dalam tahap progres realisasi tersebut, terdiri dari tiga kelompok, yaitu Kebun Plasma Kampong Singgersing, Kebun Plasma Namo Buaya, dan Kebun Plasma Batu Napal.

Selain itu, terdapat lima kelompok lagi yang belum memiliki lahan, yakni kelompok Kampong Tangga Besi, Kuta Cepu, Jontor, Sikelang, dan Kampung Baru.

Hal ini disebabkan oleh klaim lahan eks HGU yang dikuasai oleh masyarakat dan oknum-oknum tertentu seluas sekitar 2626 hektar.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B, Hasbullah SKM., M.K.M, meminta kepada Walikota Subulussalam agar segera melakukan pengukuran ulang terhadap HGU tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Bahkan, Komisi B juga mendesak Walikota untuk segera membentuk tim independen yang bertugas untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan realisasi kebun plasma.

Tidak hanya terkait dengan PT Laot Bangko, tetapi juga seluruh perusahaan perkebunan yang memiliki HGU di Kota Subulussalam.

“Dengan tim independen ini, kita bisa mengetahui siapa saja oknum yang merampas hak masyarakat atas kebun plasma, yang selama ini menyebabkan stagnasi dan tidak adanya progres dalam penyelesaian masalah ini,” ungkap Hasbullah. Jumat, (21/3).

Lebih lanjut, Komisi B juga meminta agar oknum-oknum yang terlibat dalam penguasaan lahan HGU secara tidak sah untuk bersikap koperatif dan segera mengembalikan lahan tersebut untuk kepentingan kebun plasma masyarakat.

Jika tidak, Komisi B tidak akan ragu untuk melibatkan Aparat Penegak Hukum, untuk mengusut tuntas masalah lahan eks HGU PT Laot Bangko tersebut.

Komisi B DPR Kota Subulussalam berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk memastikan hak masyarakat atas kebun plasma terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…