Home » Umum » FPMPA : Dualisme Kepemimpinan Bank Aceh: Keputusan RUPSLB 17 Maret 2025 Dinilai Cacat Hukum, Berpotensi Rugikan Keuangan Daerah

FPMPA : Dualisme Kepemimpinan Bank Aceh: Keputusan RUPSLB 17 Maret 2025 Dinilai Cacat Hukum, Berpotensi Rugikan Keuangan Daerah

IMG-20250319-WA0000

Banda Aceh – Keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025 yang mengangkat kembali Fadhil Ilyas dan Numeri sebagai Direksi Bank Aceh menuai kontroversi. 

“Keputusan ini dinilai cacat hukum dan dapat menciptakan dualisme kepemimpinan yang berisiko terhadap stabilitas bank serta kepercayaan publik,” Ungkap Ketua FPMPA Jon Jasdi dalam keterangan tertulisnya kepadaedia ini, Rabu 19 Maret 2025.

Menurutnya terdapat sejumlah Kejanggalan yang mencoreng Legalitas RUPSLB. 

1. Tidak Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. 

Hal ini tidak terdapat pemberitahuan atau undangan resmi RUPSLB yang ditandatangani oleh Direksi Bank Aceh, Rapat tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pemegang saham, bukan seluruhnya. Keputusan rapat membatalkan hasil RUPSLB sebelumnya yang diadakan pada 14 Maret 2025. 

Padahal, rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai Pemegang Saham

Pengendali serta seluruh bupati dan wali kota se-Aceh, baik secara online maupun offline.

Dalam rapat tersebut, Fadhil Ilyas dan Numeri telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direksi.

2. Bertentangan dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank.

Fadhil Ilyas ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Bank Aceh tanpa mendapat persetujuan dari OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 6 POJK No. 17 Tahun 2023.

Padahal, Dewan Komisaris Bank Aceh sebelumnya baru saja menunjuk M. Hendra Supardi sebagai PLT Direktur Utama dan telah mendapatkan persetujuan resmi dari OJK.

3. Melanggar Surat Edaran OJK No. 39 Tahun 2016.

Direksi yang telah diberhentikan dan ingin diangkat kembali wajib menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK. Namun, proses ini belum dilakukan dalam keputusan RUPSLB 17 Maret 2025.

Bank Aceh: Mengelola Keuangan Daerah Triliunan Rupiah

Sebagai bank plat merah yang mengelola keuangan daerah dengan nilai triliunan rupiah, Bank Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. 

Namun, keputusan yang tidak sesuai aturan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara yang bersifat sistemik.

Meminta OJK dan Kejaksaan Tinggi Aceh Bertindak Tegas Kami meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah hukum terkait keputusan ini. Selain itu, kami juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam proses RUPSLB ini, mengingat dampaknya yang bisa merugikan keuangan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Aceh.

Keamanan sistem perbankan daerah harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada instabilitas ekonomi di Aceh. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan tata kelola bank daerah demi kepentingan masyarakat luas. Tutur Jon Jasdi. []

 

 

 

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…