Home » Opini » Sudah Saatnya Presiden RI Ganti Jaksa Agung

Sudah Saatnya Presiden RI Ganti Jaksa Agung

IMG-20250304-WA0015

KETIKA publik ramai-ramai membahas soal mega korupsi import minyak dan BBM di Pertamina yang sudah sejak beberapa minggu lalu disidik oleh Jampidsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin malah mengadakan pertemuan dengan Erick Tohir menteri BUMN hingga larut malam. Padahal bukan rahasia lagi, Erick Tohir patut bertanggung jawab atas perampokan uang negara di Pertamina. 

Perilaku Jaksa Agung tentunya mengabaikan etika penegakan hukum. Belum lagi kasus dugaan korupsi pengadaan alat intelijen di Kejagung dengan nilai proyek sangat fantastic Rp 5,78 Triliun dan diduga melibatkan Jamintel Reda Manthovani, marak diberitakan media massa, Jaksa Agung hanya bisa diam seribu bahasa. 

Kemudian masih dalam ing atan public, Jaksa Agung memerintahkan menghentikan proses hukum kasus papa minta saham yang melibatkan Setnov dan Riza Chalid.

Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah produk kekuasaan tiran Jokowi, dipandang sudah tidak layak lagi berada dalam “perahu Prabowo” yang mengangkat jargon “kejar korupsi hingga ke kutub utara”. Terlebih lagi adanya RUU Kejaksaan yang mengamanatkan kekuasaan power full ditangan Jaksa Agung. 

Sudah saatnya Presiden Prabowo menunjuk pimpinan institusi hukum dengan standar kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan moral mendekati almarhum Hoegeng dan Baharuddin Lopa, jika masih menginginkan Indonesia tidak tinggal sejarah. 

Hari ini rakyat sudah muak dengan tontonan prestasi semu para penegak hukum. Rakyat menghendaki etika bersih itu adalah bersih karena mampu mengelola nafsu, bersih karena memang tidak suka kotor, bukan bersih karena belum kebagian atau bersih karena belum tertangkap.

Opini oleh : Sri Radjasa MBA

*Penulis adalah Pemerhati Intelijen*

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…