Home » Aceh » Kejari Lhokseumawe Terima Pelimpahan Kasus Pajak Senilai Rp1,3 Miliar

Kejari Lhokseumawe Terima Pelimpahan Kasus Pajak Senilai Rp1,3 Miliar

IMG-20250226-WA0058

LHOKSEUMAWE -Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe resmi menerima pelimpahan dua tersangka beserta barang bukti dalam kasus tindak pidana perpajakan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. 

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor Kejari Lhokseumawe pada Rabu (26/2/2025) pukul 10.00 WIB.  

Dua tersangka yang diserahkan adalah T. Zulkarnain Bin T. Ismail dan Zainuddin Husin, S.E. Keduanya diduga terlibat dalam penerbitan dan penggunaan faktur pajak serta bukti pemungutan pajak fiktif pada tahun 2019 dan 2020. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,39 miliar.  

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe, Therry Gutama, S.H., M.H., kerugian negara pada tahun 2019 mencapai Rp1,003 miliar, melibatkan PT Sumatera Petro Niaga (Rp992,78 juta) dan PT Barokah Ras Jaya (Rp10,31 juta).

Sementara pada tahun 2020, kerugian negara mencapai Rp338,62 juta, juga terkait dengan PT Sumatera Petro Niaga.  

“Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” jelas Therry.  

Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selama 20 hari, mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2025.

Proses penyidikan dan penuntutan akan segera dilanjutkan untuk mengungkap lebih dalam keterlibatan kedua tersangka dalam kasus ini.  

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam sistem perpajakan guna mencegah praktik-praktik manipulasi yang merugikan negara. 

Masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran perpajakan kepada pihak berwenang.(Reski) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…