Home » Aceh » DPRK Aceh Jaya, Fauzi Yahya: Pemotongan Dana DAU dan DAK Perlu Dikaji Ulang

DPRK Aceh Jaya, Fauzi Yahya: Pemotongan Dana DAU dan DAK Perlu Dikaji Ulang

IMG-20250219-WA0138

ACEH JAYA – Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang efesiensi anggaran membuat Kabupaten Aceh Jaya tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) PU, yang sebelumnya mencapai Rp27 miliar lebih.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor irigasi dan jalan raya juga dipangkas menjadi nol, padahal sebelumnya dianggarkan lebih dari Rp33 miliar untuk tahun 2025.

Anggota DPRK Aceh Jaya, Ir Fauzi Yahya menilai jika pemotongan dana DAU dan DAK dari pusat akan berpotensi memberikan dampak serius terhadap perekonomian daerah, termasuk mempengaruhi pengelolaan sumber daya air untuk irigasi sawah serta berdampak terhadap petani dan pekebun. Sehingga dapat menghambat distribusi hasil pertanian, termasuk komoditas utama seperti kelapa sawit.

Selain itu, terangnya, pemangkasan DAU PU juga menghambat perbaikan infrastruktur jalan antar desa dan kecamatan. Kondisi tersebut semakin memperburuk akses transportasi masyarakat, terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai.

“Belum lagi kebutuhan drainase untuk lahan persawahan yang seharusnya diperbaiki guna memastikan ketersediaan air bagi pertanian,” Fauzi Yahya, Kamis 20 Februari 2025.

Keputusan ini sangat disayangkan karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Ironisnya, kebijakan ini bertentangan dengan program pemerintah pusat yang dicanangkan Presiden Prabowo, yakni swasembada beras, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi daerah.

“Jika tujuan tersebut ingin dicapai, seharusnya pemerintah pusat justru meningkatkan alokasi DAK untuk sektor irigasi dan infrastruktur pertanian, bukan malah meniadakannya.” Sambungnya.

Oleh karena itu, Ir Fauzi mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mencari formula yang lebih tepat, guna meningkatkan infrastruktur pertanian.

Ia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan audiensi dengan kementerian terkait.

“Jangan hanya menunggu Surat Edaran Menteri Keuangan tanpa melakukan langkah konkret,”ucapnya.

“Kami optimistis bahwa kebijakan ini masih bisa dievaluasi sebelum edaran resmi dikeluarkan, sehingga roda perekonomian daerah dapat terus berjalan normal tanpa hambatan signifikan akibat pemangkasan anggaran ini,” Tutupnya.(SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…