Home » Umum » Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Diminta Evaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Jajarannya

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Diminta Evaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Jajarannya

images - 2025-02-19T234227.641

ACEH TENGGARA_ Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara H.M Salim Fakhry dan Dr. Heri Al Hilal diminta evaluasi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, Sudirman beserta jajarannya.

Mengevaluasi dan menggantikan pejabat koboi dan kurang becus penting demi terwujudnya daerah maju dan produktif.

Hal itu diungkapkan oleh tokoh muda Irwandi, dikatakannya, apabila Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara benar-benar ingin serius melakukan perubahan demi mewujudkan Negeri ini maju dan produktif.

“langkah awal yang harus dilaksanakan adalah mutasi atau rotasi pejabat, ” Ujarnya. 

Menurut dia, apabila hal ini tidak dilakukan secara cepat dan tepat, profesional dan kompetensi, maka dikhawatirkan roda pemerintahan tidak relevan dengan gerakan sah.

Selama ini, kata Irwandi, ada beberapa oknum pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara itu diduga masih ada ciri-ciri sok-sokan dan angkuh, buktinya beberapa karyawan petugas sapu jalan sangat kecewa dengan oknum di dinas tersebut.

“Sebut saja NSA warga Kecamatan Lawe Bulan, ia merasa sangat kecewa lantaran di anak tiri kan oleh beberapa oknum di dinas itu, ” Katanya. 

Sebaiknya, sambung sang tokoh muda itu, evaluasi, mutasi, rotasi maupun promosi jabatan harus disegerakan untuk tercapainya pelayanan prima dan gerakan perubahan dalam percepatan pembangunan menuju arah yang lebih baik.

Masukan ini, tutur Irwandi, semata-mata untuk kebaikan dan terlaksananya visi dan misi pasangan SAH menuju Agara yang lebih maju dan produktif. Jika selama ini dinilai ada pejabat kurang mampu, hanya pintar bersandiwara dan suka ambil muka, sebaiknya jangan ditempatkan pada posisi-posisi strategis.

Sebut saja oknum Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara inisial Sri, oknum tersebut diduga kerapkali menahan gaji bulanan petugas tukang sapu jalanan.

Hal itu diakui NSA, pekerja sapu jalanan yang kerap beradu argument saat pengambilan gaji. 

“Memang penerimaan gaji kami sebelumnya di transfer oleh dinas tersebut melalui rekening Bank Aceh, tetapi semenjak gaji kami nunggak empat bulan oleh dinas, terpaksa gaji kami diberikan secara manual di kantor dinas lingkungan hidup setempat,” ujar NSA.

NSA menyebutkan, saat pernah kami demo pada Desember 2024 lalu, langsung saja dibayarkan oleh pihak dinas selama dua bulan kerja, tapi masih nunggak dua bulan lagi.

“namun oknum bendahara tersebut kerapkali mengajak kami adu argumen untuk mendapatkan gaji dua bulan tersebut, bahkan oknum bendahara itu berbicara jika dirinya tidak takut di mutasi oleh siapapun,” ujarnya.

Terlebih lagi NSA merasa sangat kecewa lantaran dirinya sudah dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tukang sapu itu.

“beberapa orang kami sudah dipecat oleh oknum yang ada di dinas itu, lantaran kami dikatakan memihak kepada pasangan SAH pada pilkada 2024 lalu, namun ada juga sebagian teman kami diterima masuk lagi lantaran mereka punya bekingan di dinas itu,” ujar NSA sedih. 

Kuat dugaan, tidak hanya oknum bendahara saja yang bertingkah seperti itu, namun ada oknum Sekretaris Lingkungan Hidup Aceh Tenggara inisial Sapta Marga juga diduga sempat bertingkah arogan dan mengatakan bodoh kepada salah satu wartawan daerah itu.

Saat itu wartawan tersebut mencoba komfirmasi kepada Sekretaris Dinas itu, terkait kendala gaji karyawan kok tidak dibayarkan, namu Sapta Marga melontarkan perkataan yang tidak senonoh kepada wartawan tersebut.

“Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara memang sudah seharusnya secepatnya mengevaluasi jajaran pejabat dinas itu. Bagaimana pun, perilaku tidak senonoh itu adalah mencerminkan perilaku kepala dinas tersebut yang tidak baik, hingga NSA dicopot dari pekerjaan yang digelutinya selama tiga tahun dan hingga berita ini terbit gaji NSA masih nunggak 4 bulan lagi, padahal NSA sudah dipecat,” ujar Irwandi.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara Sudirman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu melalui sambungan telpon selulernya, bahwa benar saat ini sedang pengurangan karyawan. 

(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…