Home » Uncategorized » Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Jongar Asli Aceh Tenggara Mulai Disidangkan

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Jongar Asli Aceh Tenggara Mulai Disidangkan

12_55_45_20250213_191840_kasus_korupsi_dana_desa_jongar_asli_di_aceh_tenggara_mulai_disidangkan

Aceh Tenggara_ Kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Gampong Jongar Asli, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

“Kejari Aceh Tenggara sudah melaksanakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh pada Rabu (12/2/2025), dengan terdakwa Jumarin Sopi Alias Jumarin merupakan mantan Kepala Desa Jongar Asli,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Lilik Setiyawan via Kasi Intel Deddi Maryadi.

“Terdakwa Jumarin didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ujar Deddi Sabtu (15/2/2025).

Deddi Mengungkapkan, berdasarkan isi surat dakwaan dan berdasarkan perhitungan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa Jumarin terkait dana APBDES Desa Jongar Asli Tahun Anggaran 2022 dengan rincian anggaran senilai Rp897.931.000,

Dengan rincian Dana Kute senilai Rp688.255.000, Dana bagi hasil pajak dan retribusi senilai Rp2.860.000 dan alokasi dana Kute Rp206.816.000.

Bahwa terdakwa telah mengelola dan membelanjakan sendiri semua kegiatan pada tahun anggaran 2022 tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan (TPK) dan perangkat desa, serta kegiatan tidak sesuai dengan RAB dan surat pertanggung jawaban yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp282.839.400 juta.

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2023 senilai Rp849.099.000 dengan rincian Dana Kute Rp674.436.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp7.104.200 dan alokasi Dana ana Kute Rp167.000.00.

Bahwa terdakwa telah mengelola dan membelanjakan sendiri semua kegiatan pada tahun anggaran 2023 tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan (TPK) dan perangkat desa.

Kegiatan tidak sesuai dengan RAB dan surat pertanggung jawaban yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp245.411.000 .

“Perbuatan terdakwa Jumarin Sopi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp528.250.400.” jelasnya.

Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara (LHP-PPKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara nomor 700/248/IK-PPKN/IK/2024 tanggal 02 Desember 2024.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…