Home » Daerah » Barisan Sepuluh Pemuda Agara Minta Pj Bupati Segera Data Tenaga Honorer

Barisan Sepuluh Pemuda Agara Minta Pj Bupati Segera Data Tenaga Honorer

images - 2025-02-06T191556.789

ACEH TENGGARA – Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara mendesak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara Taufik ST MSi untuk segera mendata seluruh tenaga honorer yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis, 6 Februari 2025.

Kepada wartawan dia mengungkapkan, pemkab Agara harus memetakan tenaga honorer di setiap OPD yang ada.

Ia juga mengatakan bahwa Pj Bupati harus menurunkan tim independen untuk mendata tenaga honorer di setiap OPD.

Menurutnya, selama ini apakah honorer benar-benar bekerja sebagai honorer secara terus menerus. Kami tidak inginkan hanya numpang nama sebagai honorer. Akan tetapi tidak masuk bekerja.

Nah, disinilah kita khawatirkan bakal muncul honorer siluman yang dapat menimbulkan masalah bagi honorer yang sebenarnya mengabdi bertahun-tahun,” ujar Dahrinsyah.

Pendataan seluruh tenaga honorer di OPD-OPD yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Aceh Tenggara cukup penting. Karena ini untuk efesiensi anggaran dan menghemat anggaran uang rakyat.

Juga untuk mengetahui bahwa yang benar-benar honorer atau hanya sekedar honorer diatas kertas dalam Surat Keputusan (SK).

“Kita mau tranparansi ke publik yang benar-benar bekerja sebagai honorer terus menerus di OPD. Jangan cuma honorer namanya ada dalam SK. Inilah pentingnya dilakukan pendataan kembali secara selektif,” pungkasnya.

Honorer setiap tiga bulan sekali dievaluasi dari pimpinan OPD dengan membuat surat keterangan yang bersangkutan aktif sebagai honorer.

“Apabila memberikan keterangan dan memalsukan dokumen keterangan sebagai honorer, maka yang bersangkutan diberikan sanksi secara administratif dan dapat dipidana,” katanya.

Disisi lain Dahrinsyah menyinggung tenaga honorer dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang masih menunggu nasibnya untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemkab Aceh Tenggara.

Jadi, artinya honorer P2 dan P3 dan honorer dengan istilah lainnya juga harus menjadi prioritas untuk secepatnya diangkat sebagai ASN apalagi mereka sudah terdata di BKN.

Atas dasar itu juga pentingnya honorer dipetakan untuk efisiensi anggaran yang memang benar-benar bisa dipergunakan untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu.

Khususnya tenaga pendidik dan PPPK formasi lainnya di jajaran Pemkab Aceh Tenggara.

(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…