Home » Hukum » Bertahun, HGU PT Laot Bangko di Subulussalam Belum Direalisasikan

Bertahun, HGU PT Laot Bangko di Subulussalam Belum Direalisasikan

IMG20230211114545_00

SUBULUSSALAM – Sejak tahun 2019 silam, pengurusan lahan plasma milik PT Laot Bangko yang beroperasi di wilayah Kota Subulussalam, Aceh itu belum juga terealisasikan.

Kebun plasma itu, merupakan kewajiban dan salah satu syarat pendirian HGU dari setiap perusahaan di bidang perkebunan.

Seperti yang disampaikan Jarkasi ketua Koperasi Al Baroqah, pihaknya melakukan pengurusan kebun plasma sejak 2019 lalu. Hingga saat ini, kebun plasma tersebut belum juga direalisasikan.

“Sejak 2019 lalu, kami mengurus koperasi penerima cikal bakal kebun Plasma yang telah di sepakati lalu bersama pihak perusahaan maupun pemerintah. Namun, hingga 2025 ini belum kebun plasma tersebut belum juga di realisasikan,” ujarnya, Rabu, (5/2).

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Andriansyah mengatakan, untuk SHM lahan plasma di 3 Desa, yakni Singgersing, Batu Napal dan Namo Buaya sudah selesai sebanyak 372 Persil dari 507 Persil.

Dilanjutkannya, adapun luas Hak Guna Usaha (HGU) PT Laot Bangko seluas 3700 Hektare, seharusnya PT Laot Bangko wajib mengeluarkan kebun plasma sebanyak 20% dari HGU tersebut.

Dari luas keseluruhan HGU tersebut, masih katanya. Kebun plasma yang harus di realisasikan oleh PT Laot Bangko seluas 700 an Hektare.

Mirisnya, yang baru on progres baru 493 Hektare di tiga desa, yakni. Singgersing, Namo Buaya dan Batu Napal.

Awalnya, ditahun awal berdirinya PT Laot Bangko di Kota Subulussalam menguasai lahan perkebunan seluas 6700 an Hektare.

Kemudian, pada saat perpanjangan izin HGU di tahun 2021 sisa lahan PT Laot Bangko hanya seluas 3700 an Hektare.

Sisanya, berdasarkan kesepakatan Pemerintah setempat, akan dijadikan kebun Plasma kepada masyarakat sekitar perkebunan PT Laot Bangko itu.

“Saat ini, sisa lahan di luar HGU PT Laot Bangko tersebut, hampir seluruh nya telah di kuasai oleh masyarakat. Itu merupakan salah satu kendala pengurusan lahan plasma tersebut,” pungkasnya. (JD) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…