Home » Hukum » Kebun Plasma PT Laot Bangko Belum Jelas, Pengurus Koperasi Surati DPR Subulussalam

Kebun Plasma PT Laot Bangko Belum Jelas, Pengurus Koperasi Surati DPR Subulussalam

InShot_20250131_173634438

SUBULUSSALAM – Pengurus Koperasi pengelola cikal bakal kebun Plasma PT Laot Bangko, hari ini menyurati Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Jumat, (31/1).

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Plasma PT Laot Bangko beserta pengurus, mereka langsung mendatangi kantor DPRK Subulussalam.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Hasbullah, Ketua Komisi B anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota setempat itu.

Padalnya, sejak tahun 2019 Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk sebagai wadah kemitraan antara desa yang berbatasan langsung dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Laot Bangko.

Disana, terdapat 8 (Delapan) Desa/Kampong yang berbatasan langsung. Mirisnya, hingga saat ini kebun plasma tersebut belum juga terealisasikan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Subulussalam yang bernomor: 188.45/69/2020 Tentang Penetapan Lokasi Plasma dengan Pola Kemitraan Dengan Perusahaan Perkebunan PT Laot Bangko Antara Koperasi Satu Tujuan Kampung Baru, Sepakat Bersama Sikelang, Jontor Maju Bersama, Tangga Besi Maju Sejahtera, Kuta Cepu Bersatu, Batu Napal Mandiri, Al-Baroqah Kampong Singgersing dan Namo Buaya Sejahtera, telah ditetapkan lokasi plasma tersebut.

“Dalam SK tersebut sudah ditetapkan lokasi plasmanya, namun hingga hari ini belum kebun plasma yang dimaksud belum juga dieksekusi,” ujar Jarkasih Ketua Koperasi Al-Baroqah.

Ia pun berharap, adanya kejelasan terkait realisasi kebun plasma yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sangat berharap kepada Pemerintah maupun DPR Kota Subulussalam agar tegas dan serius terkait realisasi kebun plasma di Kota Sada Kata yang kita cintai ini,” pungkasnya. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…