ACEH TENGGARA_ Ketua Aliansi Barisan Sepuluh Pemuda, Dahriansyah, meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara membeberkan nama-nama honorer yang dibayarkan gajinya oleh setiap instansi pada pemerintahan setempat.
“Kami tantang BPKD membuka nama-nama itu, agar ketahuan siapa yang resmi digaji sebagai honorer,” kata Dahriansyah, kepada media Rabu 29 Januari 2025.
Perekrutan honorer ini ada dugaan ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurutnya sejumlah orang yang tidak pernah menjadi honorer atau bahkan tak mengikuti tes, ternyata bisa lulus dalam seleksi itu, ungkapnya
“Banyak honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru gagal atau tidak lulus,” ucapnya.
Dahriansyah mengaku berdasarkan investigasi di lapangan, bahwa honorer setiap masing masing instansi sangat membludak. Hal ini dikhawatirkan hak honorer yang sudah bertahun tahun mengabdi diamputasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “Kami juga mendesak Inspektorat Aceh untuk turun ke Aceh Tenggara, agar dapat memeriksa data-data honorer di masing-masing instansi,” ujarnya.
Jika pemerintah Aceh Tenggara melalui BPKD tidak berani membuka nama-nama honorer di masing-masing instansi, kata dia, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi seperti dilakukan sebelumnya.
(Sultan Habibi)








