Home » Hukum » Menelisik Dugaan Aliran Dana BOS Ke Kacabdin Aceh Selatan

Menelisik Dugaan Aliran Dana BOS Ke Kacabdin Aceh Selatan

Screenshot_20220526_120149

ACEH SELATAN – Suara pak Badu (bukan nama sebenarnya) sedikit gagap, saat media ini mengkonfirmasi terkait dugaan setoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 persen yang melibatkan orang nomor satu di kantor cabang dinas pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Annadwi.

“Tidak benar itu pak,” kata pak Badu melalui saluran seluler kepada media ini, pekan lalu.

Isu tersebut merebak, setelah pemberitaan di media online, Senin 20 Januari 2025 lalu, dimana Annadwi diduga melakukan pungutan liar terhadap kepala sekolah SMA/SMK di Kabupaten Aceh Selatan. Tuduhan tersebut meliputi fee 1 persen dana BOS, 1 persen dana DAK proyek sekolah, hingga uang pelicin Rp.10 hingga 30 juta untuk penempatan kepala sekolah.

Tak terima dengan tuduhan tersebut, bekas kepala SMAN Simpang Kiri Subulussalam itu dengan tegas membantahnya.

“Semua tuduhan itu tidak benar, kami bekerja sesuai aturan dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan,” kata Annadwi saat itu.

Bahkan pernyataan Annadwi tersebut turut diamini Muzakir selaku ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disinyalir juga menikmati fulus dana BOS tersebut.

“Jangan politisasi pendidikan di Aceh Selatan,” ujar Muzakir.

Terlepas benar atau salah pemberitaan tersebut, namun informasi awal itu datang dari beberapa kepala sekolah yang melaporkan kepada media online yang kemudian membuat heboh dan viral.Saking viral nya isu tersebut, langsung ditanggapi oleh anggota DPRA Aceh Muhammad Iqbal.

Dalam keterangan persnya, Muhammad Iqbal meminta kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Annadwi sebagai Kacabdin Aceh Selatan. Maklum, saat ini sekretaris Golkar Aceh Selatan itu duduk di Komisi VI yang membidangi pendidikan.

Memang susah untuk membuktikan isu terkait dugaan setoran dana BOS oleh kepala sekolah ke Kacabdin tersebut. Sebab, dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis, ibarat kentut baunya ada, tapi wujudnya tidak ada.

“Susah untuk kita membuktikan dugaan kasus setoran dana BOS tersebut, karena kan saling berhubungan, apa berani kepala sekolah mengatakan hal tersebut,” kata sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Lebih lanjut, jelas sumber tersebut, dana BOS masing-masing sekolah itu berbeda tergantung jumlah siswanya. Sebut saja, SMAN Unggul Tapaktuan misalnya, jumlah siswa nya hampir 700 orang dan jika dikalikan Rp.1.600.000 masing -masing siswa, maka dana BOS di sekolah tersebut mencapai Rp.1 milliar lebih.

” Jadi jumlah dana BOS masing -masing sekolah itu beda beda, tergantung jumlah siswanya,” sebut sumber tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, Rabu, 29 Januari 2025 jumlah sekolah SMA/SMK di seluruh Aceh Selatan mencapai 46 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 7.799 orang. Jika dikalikan masing-masing siswa mendapatkan dana BOS Rp.1.600.000 per siswa maka setiap tahunnya ada Rp. 12.446.400.000 (Dua belas milliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Jika benar isu dugaan yang berkembang saat ini, masing -masing kepala sekolah harus menyetor 1 persen dari Dana BOS setiap tahunnya kepada Kacabdin Aceh Selatan, maka berapa fulus yang diperoleh orang nomor wahid di Kacabdin tersebut.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…