Home » Hukum/Kriminal » Pelaksana Dan PPTK Pengadaan Bibit Kambing Dinas Pertanian Jadi Tersangka

Pelaksana Dan PPTK Pengadaan Bibit Kambing Dinas Pertanian Jadi Tersangka

1003897291

ACEH SELATAN – Pelaksana dan PPTK Pengadaan Bibit Kambing pada Dinas Pertanian Aceh Selatan tahun 2021 yang berinisial EA dan H ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan pagi anggaran sebesar Rp.1.455 milyar lebih yang bersumber dari dana DOKA tahun 2021.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan Mohamad Rizky, SH, MH mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2021 , pengadaan bibit kambing petani Aceh Selatan pada dinas pertanian Kabupaten Aceh Selatan terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.455.900.000 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nilai kontrak Rp.1.427.750.000 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

” Pada hari ini, Rabu 22 Januari 2025 tim penyidik pada Kacabri Bakongan telah menaikkan status 2 orang saksi menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kambing petani pada Dinas Pertanian Kab.Aceh Selatan T.A 2021″ kata Mohamad Rizky.

Lebih lanjut, Kepala Kacabri Bakongan ini menjelaskan bahwa penetapan EA selaku pelaksana dikarenakan menerima seluruh pekerjaan utama sebagai pihak lain diluar kontrak dan tidak melaksanakan ketentuan kontrak secara bertanggungjawab.

Begitupun, EA juga menerima pembayaran dari pekerjaan yang telah dibayarkan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tersangka H selaku PPTK tidak melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur aturan dan teknis terkait pengadaan bibit kambing sehingga menyebabkan bibit kambing dalam pengadaan tidak layak karena tidak memiliki sertifikat bibit ataupun surat keterangan layak bibit serta surat keterangan kesehatan hewan.

“Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Aceh tanggal 05 Agustus 2024 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 388.133.750 ” sebut Mohamad Rizky.

Masih menurut Mohamad Rizky, dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi yang terdiri dari berbagai instansi terkait dan penerima manfaat.

“Oleh sebab itu, atas perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP” ujar Mohamad Rizky.

Selanjutnya, penyidik pada Kacabri Bakongan melakukan penahanan terhadap tersangka EA dan H dengan alasan sebagai berikut, pertama memenuhi katagori tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP. Kedua, memenuhi keadaan pada diri tersangka yang dikwatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,dan/atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP.

” Bahwa terhadap kedua tersangka, berdasarkan surat perintah penahanan no: PRINT-04/L.1.19.8/Fd dan surat perintah penahanan no: SPRINT -05/L.1.19.8/Fd/01 dilakukan penahanan di rutan kelas IIB Tapaktuan selama 20 hari sejak tanggal 22 Januari sampai 10 Februari 2025″ tutup Mohamad Rizky.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…