Home » Aceh » Annadwi dan Isu Dugaan KKN Di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan

Annadwi dan Isu Dugaan KKN Di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan

010115900_1575949558-058076500_1460001119-20160406-Ilustrasi-Korupsi-iStockphoto3

ACEH SELATAN – Aroma tak sedap datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Annadwi, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Aceh Selatan diterpa isu tak menyenangkan. Pasalnya, bekas kepala SMAN Simpang Kiri itu diduga melakukan pungutan liar (pungli) di SMAN dan SMKN dalam Kabupaten Aceh Selatan mulai dari dana BOS, fee proyek dana DAK, uang pelicin penempatan jabatan hingga kelulusan istrinya sebagai PPPK.

Informasi ini berawal dari pemberitaan di media online, Senin 20 Januari 2025 lalu. Annadwi di somasi beberapa kepala sekolah yang tak berani menyebutkan namanya dengan tuduhan . Mulai dari kelulusan PPPK istrinya, setoran 1 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Kacabdin dan 3 persen ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).

Bukan hanya itu, Annadwi juga di sinyalir meminta fee 3 persen dari proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) yang ada di beberapa sekolah di Aceh Selatan. Lalu, fulus pelicin Rp.10 sampai 30 juta untuk penempatan kepala sekolah.Begitupun, kepala sekolah juga harus menyediakan uang transportasi setiap bekas SMAN 1 Rundeng Subulussalam itu turun ke sekolah-sekolah.

Tak terima dengan isu miring yang mencemarkan nama baiknya, Annadwi membantah semua tuduhan tersebut. Sebab, menurut mantan aktivis Wakampas itu, apa yang disampaikan oleh oknum kepala sekolah tersebut tidak benar. Apalagi terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme alias KKN.

“Semua tuduhan itu tidak benar. Kami bekerja sesuai aturan, dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan,” kata Annadwi.

Lebih lanjut, bekas Kasi GTK dan Mutu Siswa Cabdin Aceh Selatan itu menjelaskan terkait dengan fee dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1 persen di beberapa sekolah pada tahun 2024 lalu dengan tegas Annadwi menyangkalnya.

Sebab, dari total Rp.20 Milyar anggaran DAK tahun 2024 untuk membangun beberapa sekolah sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Tidak pernah ada pemotongan atau fee yang saya terima. Itu adalah informasi yang tidak berdasar,” lanjutnya.

Selain itu, Annadwi menjelaskan bahwa pengangkatan istrinya sebagai tenaga pendidik telah melalui prosedur yang benar. Sebab, proses pengangkatan PPPK itu adalah kewenangan pemerintah pusat melalui BKN.

“Istri saya diangkat karena sangat dibutuhkan dan telah memiliki pengalaman sebagai tenaga honorer di beberapa sekolah,” sebut Annadwi.

Bantahan dan klarifikasi dari Annadwi juga di amini oleh ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMS Muzakir dan MKKS SMK Drs.Muspida. Menurut mereka berdua, tuduhan yang ditujukan kepada atasannya itu sebagai upaya pembunuhan karakter dan pengiringan opini yang tidak berdasar.

“Ini hanyalah dugaan tanpa bukti yang akurat, jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas sumbernya” kata Muzakkir, Senin 20 Januari 2025 lalu.

Menariknya lagi, isu dugaan KKN yang dilakukan oleh Annadwi ini, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRA Dapil 9 Muhammad Iqbal. Politisi partai Golkar tersebut bahkan meminta kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Annadwi sebagai kepala cabang dinas pendidikan wilayah Aceh Selatan. Sebab, Muhammad Iqbal juga sebagai anggota Komisi VI DPRA yang salah satu nya menjadi mitra dinas pendidikan Aceh.

“Indikasi dugaan KKN ini harus disikapi dengan serius serta mendengarkan langsung keterangan dari pihak yang selama ini menjadi korban praktik yang bersangkutan, jika kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja maka kualitas pendidikan di aceh akan semakin menurun dan praktik korupsi didunia pendidikan semakin menjadi-jadi,” kata Muhammad Iqbal.

Nah, jika benar Annadwi melakukan praktek KKN di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan sebagaimana isu yang berkembang saat ini. Kita berharap pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi Aceh segera melakukan penelusuran terhadap kebenaran isu tersebut.

Jika benar, maka Annadwi harus menerima konsekuensinya,sebaliknya bila tidak benar, maka Annadwi berhak untuk menuntut kembali pihak yang melakukan pencemaran nama baiknya.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…