Home » Hukum » Tokoh Masyarakat Minta Penegak Hukum Periksa Anggaran Rutin BPJN Untuk Perbaikan Jalan di Aceh Tenggara

Tokoh Masyarakat Minta Penegak Hukum Periksa Anggaran Rutin BPJN Untuk Perbaikan Jalan di Aceh Tenggara

Ruas-jalan-nasional-aceh-tenggara-berlubang

ACEH TENGGARA_Hujan lebat yang mengguyur sebagian wilayah di kabupaten Aceh Tenggara, mengakibatkan banjir bandang di sejumlah titik Desa hingga merusak sejumlah infrastruktur pemerintah, Selasa, 13 Januari 2024.

Pasca hujan lebat yang mengguyur sebagian wilayah pada Oktober November dan Desember 2024 lalu mengakibatkan beberapa infrastruktur pemerintah rusak, seperti jalan Nasional Aceh Tenggara-Medan dan Gayo Lues. 

Menurut Irwandi Syahputra, tokoh masyarakat setempat mengatakan, anggaran perawatan jalan di Aceh Tenggara oleh pihak BPJN khususnya pada tahun 2024 diduga terjadi korupsi kolusi dan nepotisme.

Pasalnya, beberapa ruas jalan yang dirusak oleh banjir bandang dan longsor di Aceh Tenggara belum saja diperbaiki oleh pihak BPJN. “Padahal jalan Nasional adalah wewenang pihak BPJN dan anggarannya sangat besar,”kata Irwandi.

Kondisi ini tentunya membahayakan pengguna jalan di lintasan Jalan Nasional Aceh Tenggara – Gayo Lues dan Medan, bila angggaran itu terjadi KKN.

“Saya menilai pihak BPJN Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara lamban menangani saluran parit tersumbat material bebatuan banjir bandang, dan jalan berlubang bahkan jalan yang longsor. Anggaran rutin dari APBN tahun 2024 mencapai Miliaran yang dikelola oleh pihak BPJN di Kabupaten Aceh Tenggara, namun, persoalan yang menjadi wewenang BPJN Aceh itu tak tuntas dan terkesan kerja amburadul saja dikerjakan setiap tahunnya. Anggaran pada tahun 2024 saja diduga tidak direalisasikan secara baik, terlebih lagi anggaran 2025 yang akan datang,” pungkasnya 

“Kita minta Polda Aceh dan Kajati Aceh untuk usut anggaran rutin BPJN di Aceh Tenggara tahun 2024,”sebutnya.

Meski begitu, Jaya Yuliadi ST selaku PPK 35 BPJN wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, terkesan beralibi, dan engan dikonfirmasi oleh awak media ini.

(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…