Home » Aceh » Seruduk DPRK, Ini Tuntutan Para Honorer Nakes Kabupaten Aceh Selatan

Seruduk DPRK, Ini Tuntutan Para Honorer Nakes Kabupaten Aceh Selatan

IMG-20250113-WA0058

ACEH SELATAN – Seribuan massa dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonnakes Indonesia Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Selatan, Senin 13 Januari 2024. Tuntutan mereka hanya satu, diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah. Meskipun hujan, namun tidak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.

Ada beberapa point yang menjadi tuntutan yang disampaikan kepada pimpinan DPRK Aceh Selatan antara lain mengutamakan tenaga honorer yang sudah bekerja diatas 5 tahun agar di jadikan PPPK. Kemudian, meminta DPRK agar dapat menganggarkan gaji tenaga kesehatan yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan.

“Kami memohon kepada pimpinan daerah agar dapat menggarkan gaji seluruh tenaga Nakes honorer di Aceh Selatan baik yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah,” kata Koordinator Aksi Tantawir.

Sementara itu Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa yang didampingi sejumlah Anggota DPRK dan Jajaran BKPSDM Aceh Selatan menyambut hangat ribuan honorer Nakes yang di luar sana yang berbeda-beda wilayah kerjanya dan berkumpul untuk unjuk rasa.

“Dengan adanya aksi honorer Nakes ini, kami selaku DPRK Aceh Selatan berusaha memperjuangkan aspirasi ribuan nakes ke tingkat atas, dan selanjutnya kami akan berjuang untuk menyurati dan menyampaikan tuntutan ini ke BKN dan ke DPR RI, kita berharap hal ini membuahkan hasil,” kata Rema.

Untuk diketahui, para peserta aksi mayoritas berasal dari tenaga kesehatan yang bekerja di seluruh puskesmas dalam kabupaten Aceh Selatan dan juga yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai (RSUDYA). Aksi ini diduga terjadi akibat pengumuman hasil seleksi PPPK beberapa waktu lalu.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…