Home » Daerah » Catatan Akhir Pekan: Aceh Selatan, Antara WTP Dan Defisit Anggaran

Catatan Akhir Pekan: Aceh Selatan, Antara WTP Dan Defisit Anggaran

156377~2

ACEH SELATAN- Kabupaten Aceh Selatan pertama kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah pada tahun 2016. Saat itu, Aceh Selatan dipimpin oleh Bupati Alm.T.Samaindra, SH dan wakil bupati Kamarsyah, S.Sos.MM. Selanjutnya,predikat itu terus bertahan hingga yang kesembilan kalinya pada tahun 2024 lalu.

Begitupun, disaat bersamaan BPK RI juga menyampaikan LHP tahun 2023 terkait kondisi keuangan Kabupaten Aceh Selatan yang mengalami defisit Rp.142 milliar. Naik hampir 8 kali lipat dari defisit tahun 2022 yang hanya Rp.18 milliar. Meskipun, defisit merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah, namun jika dibiarkan, maka akan mempengaruhi proses pelaksanaan pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Kondisi inilah yang kemudian membuat publik di Aceh Selatan kaget dan terkejut dengan kenaikan angka defisit yang mencapai Rp.142 milliar. Padahal, saat ini Aceh Selatan dipimpin oleh Pj. Bupati yang notabene nya mahir dan ahli dalam bidang pemerintahan. Konon, sebelum menjadi Pj.Bupati, Cut Syazalisma merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga merangkak sebagai ketua TAPD Kabupaten Aceh Selatan.

Tanggapan beragam dari masyarakat pun muncul di berbagai media sosial dan media online. Tudingan pengelolaan anggaran yang amburadul dan ugal-ugalan pun ditujukan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, tahun 2024 lalu terjadi beberapa tunggakan SPM dan GU pada SKPK di Kabupaten Aceh Selatan.

Menanggapi kondisi tersebut, DPRK Aceh Selatan melalui komisi II telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

Hasilnya, pada tanggal Kamis 09 Januari 2025 lalu, DPRK Aceh Selatan telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimintai keterangan terkait kondisi keuangan daerah.Saat itu TAPD lansung dipimpin oleh Pj.Sekda dan Kepala BPKD serta anggota lainnya.

Sebagai informasi yang diperoleh media ini, Senin 13 Januari 2025, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar. WTP juga dikenal sebagai unqualified opinion.

WTP diberikan untuk laporan keuangan yang memenuhi kriteria berikut, disajikan secara lengkap, Mendukung keyakinan auditor dengan bukti audit yang lengkap, disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, Konsisten dalam penyajiannya, bebas dari salah saji material. WTP merupakan opini yang diidamkan oleh pengelola keuangan negara.

Selanjutnya, defisit anggaran adalah kondisi ketika jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Defisit anggaran juga dapat diartikan sebagai selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif.

Defisit anggaran dapat terjadi pada APBN dan APBD. Defisit APBN terjadi ketika nilai belanja negara melebihi penerimaan negara. Sementara defisit APBD terjadi ketika Pendapatan Daerah kurang dari Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.

Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pinjaman domestik, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Defisit anggaran dapat menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus pada perekonomian.

Kita berharap, pada tahun 2025 ini kondisi keuangan di Kabupaten Aceh Selatan dapat pulih kembali sehingga pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…