ACEH SELATAN – Aroma tak sedap terkait carut marutnya pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Tudingan pengelolaan anggaran yang terkesan ugal-ugalan tersebut disinyalir terjadi akibat besarnya pengeluaran dari pada pendapatan atau besar pasak dari pada tiang.
Begitupun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga terlalu tinggi juga menjadi salah satu faktor kondisi tak biasa itu terjadi. Padahal, selama ini pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Disinyalir, pengelolaan anggaran di SKPK yang tidak terukur juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penunggakan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir tahun 2024 lali.
Banyaknya SPM tahun 2024 yang belum dibayarkan menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dengan pengelolaan APBK Aceh Selatan tahun 2024. Walaupun Kepala BPKD Aceh Selatan Syamsul Bahri telah mengatakan bahwa akan membayar SPM tersebut pada tahun 2025. Begitupun, beredar kabar SPM yang belum dibayar tersebut sebagian besar meliputi operasional SKPK seperti SPPD dan honor.
Disisi lain, desakan dari berbagai pihak termasuk anggota DPRK Aceh Selatan Novi Rosmita agar Inspektorat Aceh Selatan melakukan review terhadap RKA di masing-masing SKPK terus di suarakan. Hal ini dilakukan, agar isu yang beredar selama ini tentang amburadulnya pengelolaan keuangan daerah terjawab dengan sebenarnya. Sebab, selama ini kinerja Pj.Bupati Aceh Selatan dalam memimpin Aceh Selatan dinilai bagus dan berprestasi.
Sebut saja, sejak dilantik pada 27 September 2023 lalu, Cut Syazalisma berhasil membawa Kabupaten Aceh Selatan menjadi juara umum PKA ke VII. Begitupun, dengan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ke 36 di Simeulue, Aceh Selatan berhasil meraih juara III. Tidak hanya itu saja, Cut Syazalisma juga berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim sehingga mendapatkan penghargaan dari wakil presiden RI Makruf Amin beberapa waktu lalu.
Yang tak kalah menariknya, Aceh Selatan mampu mempertahankan WTP yang ke sembilan kalinya dari BPK RI. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang setiap tahun semakin menurun. Kesimpulannya Cut Syazalisma selama 15 bulan memimpin Aceh Selatan telah meraih beberapa prestasi yang lumayan membanggakan.
Lalu, mengapa pengelolaan keuangan APBK 2024 menuai sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Padahal, pengalaman Cut Syazalisma dalam mengelola anggaran daerah sudah tidak diragukan lagi. Sebab, sebelum menjadi Pj. Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma adalah Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Nah, untuk membuktikan isu dan dugaan terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Selatan, kita berharap agar Inspektorat Aceh Selatan segera melakukan review terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang ada di masing -masing SKPK. Sehingg, akan menjawab apa penyebab terjadinya kekacauan dalam pengelolaan anggaran daerah tahun 2024.
Berdasakan informasi yang diperoleh Presentatif, Kamis 02 Januari 2025, review inspektorat adalah proses penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik. Review inspektorat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan harapan pembayaran utang daerah benar-benar sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.15.1/6658/SJ sebagai panduan untuk menyelesaikan kewajiban anggaran yang tertunda. (HS)








