Home » Aceh » Menanti Review Inspektorat Aceh Selatan terkait ABPK 2024

Menanti Review Inspektorat Aceh Selatan terkait ABPK 2024

dokumen-pdf-725x544-1-725x480

ACEH SELATAN – Aroma tak sedap terkait carut marutnya pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Tudingan pengelolaan anggaran yang terkesan ugal-ugalan tersebut disinyalir terjadi akibat besarnya pengeluaran dari pada pendapatan atau besar pasak dari pada tiang.

Begitupun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga terlalu tinggi juga menjadi salah satu faktor kondisi tak biasa itu terjadi. Padahal, selama ini pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Disinyalir, pengelolaan anggaran di SKPK yang tidak terukur juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penunggakan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir tahun 2024 lali.

Banyaknya SPM tahun 2024 yang belum dibayarkan menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dengan pengelolaan APBK Aceh Selatan tahun 2024. Walaupun Kepala BPKD Aceh Selatan Syamsul Bahri telah mengatakan bahwa akan membayar SPM tersebut pada tahun 2025. Begitupun, beredar kabar SPM yang belum dibayar tersebut sebagian besar meliputi operasional SKPK seperti SPPD dan honor.

Disisi lain, desakan dari berbagai pihak termasuk anggota DPRK Aceh Selatan Novi Rosmita agar Inspektorat Aceh Selatan melakukan review terhadap RKA di masing-masing SKPK terus di suarakan. Hal ini dilakukan, agar isu yang beredar selama ini tentang amburadulnya pengelolaan keuangan daerah terjawab dengan sebenarnya. Sebab, selama ini kinerja Pj.Bupati Aceh Selatan dalam memimpin Aceh Selatan dinilai bagus dan berprestasi.

Sebut saja, sejak dilantik pada 27 September 2023 lalu, Cut Syazalisma berhasil membawa Kabupaten Aceh Selatan menjadi juara umum PKA ke VII. Begitupun, dengan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ke 36 di Simeulue, Aceh Selatan berhasil meraih juara III. Tidak hanya itu saja, Cut Syazalisma juga berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim sehingga mendapatkan penghargaan dari wakil presiden RI Makruf Amin beberapa waktu lalu.

Yang tak kalah menariknya, Aceh Selatan mampu mempertahankan WTP yang ke sembilan kalinya dari BPK RI. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang setiap tahun semakin menurun. Kesimpulannya Cut Syazalisma selama 15 bulan memimpin Aceh Selatan telah meraih beberapa prestasi yang lumayan membanggakan.

Lalu, mengapa pengelolaan keuangan APBK 2024 menuai sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Padahal, pengalaman Cut Syazalisma dalam mengelola anggaran daerah sudah tidak diragukan lagi. Sebab, sebelum menjadi Pj. Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma adalah Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Nah, untuk membuktikan isu dan dugaan terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Selatan, kita berharap agar Inspektorat Aceh Selatan segera melakukan review terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang ada di masing -masing SKPK. Sehingg, akan menjawab apa penyebab terjadinya kekacauan dalam pengelolaan anggaran daerah tahun 2024.

Berdasakan informasi yang diperoleh Presentatif, Kamis 02 Januari 2025, review inspektorat adalah proses penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik. Review inspektorat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan harapan pembayaran utang daerah benar-benar sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.15.1/6658/SJ sebagai panduan untuk menyelesaikan kewajiban anggaran yang tertunda. (HS)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…